.webp)
BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bekerja sama terkait pengelolaan sampah masyarakat di Bank Sampah yang akan digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, hasil menabung masyarakat bisa dimanfaatkan membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan (PBB).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata mengatakan, terwujudnya inovasi pembayaran iuran JKN-KIS melalui bank sampah ini berkat adanya dukungan penuh dari Pemkot Batu. Nantinya, masyarakat yang ingin mendaftar jadi peserta JKN-KIS dipermudah cara pembayaran iurannya dengan cara menabung sampah.
"Selain membantu lingkungan tetap bersih, masyarakat mendapat keuntungan ekonomis dengan menabung sampah. Sampah tersebut akan dikelola oleh bank sampah dan akan menghasilkan sejumlah uang. Dari uang inilah yang nantinya digunakan masyarakat untuk membayar iuran BPJS-nya," ujar Dina dalam keterangannya, Selasa (25/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap, dengan adanya inovasi ini, pembayaran iuran JKN-KIS menggunakan sampah melalui bank sampah ini berjalan lancar sehingga membantu meringankan masyarakat yang selama ini kesulitan membayar iuran karena tidak punya uang.
Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengemukakan melalui inovasi bank sampah tersebut ia berharap masyarakat bisa tahu bahwa ternyata sampah ada nilai ekonominya. Sehingga masyarakat nantinya akrab dengan sampah, terutama sampah plastik.
"Adanya inovasi ini akan meringankan beban masyarakat, karena mereka sudah punya tabungan di bank sampah. Nantinya masyarakat Kota Batu membayar iuran BPJS menggunakan tabungan di bank sampah. Saya berharap inovasi ini bisa jadi percontohan daerah lainnya," ujar Dewanti.
Sebagai informasi, saat ini di Kota Batu terdapat 164 bank sampah yang tersebar di desa dan kelurahan. Banyaknya sampah yang yang ada di masyarakat memiliki nilai jual, tetapi belum termanfaatkan dengan baik, masih terbuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang ada di Kota Batu.
Simak Video "BPKP Tak Ungkap Hasil Audit BPJS Kesehatan ke Publik, Kenapa?"
