Wamendes PDTT-Wamen ATR Bahas Peralihan Kawasan Hutan ke Transmigrasi

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 25 Feb 2020 11:02 WIB
Kemendes PDTT
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi bertemu dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra kemarin.

Pertemuan yang berlangsung Senin (24/2) selama kurang lebih tiga jam itu dalam rangka membahas beberapa persoalan terkait pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial yang rencananya akan dialih fungsikan menjadi kawasan transmigrasi.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT M. Nurdin mengatakan progres penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi, dari total beban SHM sebanyak 341.552 bidang terdapat 256.089 bidang SHM Transmigrasi yang telah diusulkan ke Kantor Pertanahan. Sementara 143.713 bidang telah terbit pada tahun 2015 hingga 2019.

"(Namun) terdapat carry over lokasi transmigrasi yang sudah diusulkan oleh Dinas Ketransmigrasian ke Kantor Pertanahan yang belum terbit sebanyak 107.499 bidang," kata Nurdin dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Proses penerbitan SHM Transmigrasi tersebut mengalami masalah, total sebanyak 278 kasus dan 32 kasus sudah difasilitasi tahun 2019 sementara 7 kasus di antaranya dinyatakan rampung.

Dengan demikian masih ada sekitar 246 kasus yang belum sempat difasilitasi yang tersebar di 80 lokasi yaitu di 21 provinsi, 56 kabupaten/kota, atau seluas 28.602,64 HA.

"Masalahnya bermacam-macam, mulai dari tidak ada lahan, masuk kawasan hutan, dan rata-rata tumpang tindih dengan HGU perusahaan," jelas Nurdin.

Beberapa terkait pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial tersebut disepakati akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat, yang akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).

"Permasalahan tanah harus melibatkan juga Kementerian Dalam Negeri maka diharapkan akan ada pertemuan selanjutnya dengan Kemendes PDTT BPN, Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," pungkas Budi.

(prf/ega)