Safari ke Kepri, KPK Temukan Aset Pemda Tak Miliki Bukti Kepemilikan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 15:47 WIB
Lili Pintauli Siregar
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK melakukan safari pencegahan korupsi ke Kepulauan Riau (Kepri). KPK pun masih menemukan sejumlah permasalahan, terutama pengelolaan aset.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengatakan permasalahan aset pemerintah daerah di Kepri antara lain terkait konflik kepemilikan aset di antara pemda, BP (Badan Pengusaha) Batam, dan BUMN. Lili meminta permasalahan itu segera diselesaikan.

"Selain itu, aspek legalitas sangat penting. KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah eks BUMN, perusahaan, instansi vertikal atau dari belanja pemda tidak memiliki bukti kepemilikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2020).

Kedatangan KPK ke Kepri dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian program Koordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) terintegrasi tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau.

Monev di Kepri akan berlangsung sepekan ke depan, yakni pada 24-28 Februari 2020, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah Kepri.

Menurut Lili, jika dibiarkan, permasalahan itu akan meningkatkan potensi penguasaan aset berupa tanah, properti, maupun kendaraan dinas oleh pihak ketiga, baik perorangan, yayasan, maupun perusahaan. Selain itu, KPK menemukan pelaksanaan pinjam pakai BUMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah se-Provinsi Kepri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak manapun," ucap Lili.

Simak Video "36 Kasus Korupsi Dihentikan KPK, Saut: Tak Usah Disampaikan ke Publik"

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2