Perkuat Identitas Wilayah, DPRD Usul Bentuk Raperda Kota Pahlawan

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 24 Feb 2020 13:24 WIB
Pemkot Surabaya
Foto: Pemkot Surabaya
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengatakan sebagai kota besar yang menyandang predikat Kota Pahlawan, Surabaya perlu adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memagari identitas wilayah.

"Keutuhan karakter sejarah kepahlawanan melekat di Kota (Surabaya) ini. Semua elemen dan unsur kepahlawanan menjadi karakter yang khas tentang sejarah Pahlawan di Surabaya," ujar Thony dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2020).

Thony mengungkapkan ide pencetusan Raperda tersebut sebagai bagian untuk memberikan semangat kebangsaan kepada Kota Pahlawan. Mengingat karakter sejarah yang melekat bisa menjadi satu kesatuan.

"Inilah yang melatarbelakangi munculnya inisiatif untuk membentuk Raperda Kota Pahlawan," terangnya.

Dia menambahkan bahwa keresahan ini semakin kompleks karena banyak hal yang penting menjadi muspro (mubazir) kita banyak pemimpin yang berkunjung kemana-mana namun tidak bisa diimplementasikan.

"Kami mencoba itu kami berpikir landingnya ide-ide dari luar banyak ilmu gak bisa disalurkan muspro nanti," imbuhnya.

Dirinya menuturkan sudah berkunjung untuk melakukan studi banding Raperda tersebut ke Magetan yang ada regulasi yang mengatur pakaian adat Magetan, sehingga perlu untuk Kota Surabaya melakukan regulasi tersebut.

Kemudian di Mojokerto ada yang menciptakan kembali cipta rasa Ke Majapahitan, di Bali mencoba mengangkat bagaimana budaya lokal, karena ada desa adat, kemudian di Jakarta ada budaya Betawi yang di sana juga diatur tentang peraturan budaya Betawi. Dari hasil studi banding tersebut kemudian dirinya sudah melakukan pembicaraan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Ya, direspons baik, karena ini menjadi hal yang baru, bahkan Mendagri siap memayungi, bahkan ada undang-undang karena di dalam proses ini melibatkan pihak Mendagri, sejarah kota pahlawan dipandang penting dan perlu menjadi sebuah regulasi dan menjadi pilar penguatan bangsa seperti DIY dan Aceh, dan kemungkinan ada Undang-undang Surabaya kota pahlawan," ungkapnya.

Politisi Gerindra ini berharap, adanya perda tersebut bisa menjadi pijakan Pemkot Surabaya untuk menonjolkan unsur sejarah kepahlawanan di masing-masing wilayah di Surabaya.

"Misalnya di kawasan Peneleh (terpilih) dan kawasan Lakarsantri (laskar santri). Inilah yang menjadi semangat kita menjadikan Surabaya perlu memiliki Perda Kota Pahlawan," urainya.

Sebagai informasi, Perda ini nantinya akan mengatur semua tatanan kota, baik itu menyangkut kebudayaan, kesenian, kepemimpinan dan pemerintahan, tentang keagamaan karena peran santri juga ikut adil dalam pergerakan kepahlawanan. Arsitektural Kota Pahlawan juga akan dituangkan dalam Raperda ini, Thony mengaku tidak menolak adanya akulturasi, misalnya di Surabaya ada bunga tabebuya.

"Bunga tersebut bisa dipadupadankan dengan tanaman lokal, sehingga ada kekhasan Surabaya yang menonjol, tidak lantas bunga tersebut dibiarkan, nantinya orang datang ke Surabaya mengiranya ini seperti di Jepang," pungkasnya.

(akn/ega)