Seorang siswa SD di Sleman, Yogyakarta diopname karena diduga mengalami kekerasan akibat bullying atau perundungan di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan pihak orang tua pelaku sebaiknya memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban.
"Ya mestinya kan gini. Yang pertama kepada pelaku atau keluarga, mestinya dia harus melakukan restitusi. Restitusi itu ganti rugi yang terjadi kepada korban, dari siapa? Dari pelaku. Jadi harus dari orang tua memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Dari pihak siapa? Dari pihak orang tua," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga, di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).
Ade juga mengatakan pihak sekolah juga harus berpartisipasi dalam memproses kasus tersebut. Jika ada indikasi tindakan pidana, pihak sekolah juga harus melibatkan kepolisian dalam menangani kasus itu.
"Kemudian kalau dari segi.. memang ada unsur pidananya, tentu kan kita selesaikan kepada pihak kepolisian. Tentu pihak kepolisian ini yang menangani biasanya satuan atau unit yang terkait dengan anak dan perempuan," ucap Ade.
Ade juga menegaskan pelaku bullying tidak boleh diberi steriotip sebagai anak nakal. Dia mengatakan anak yang melakukan bullying harus diberi edukasi sehingga mereka berubah.
"Jadi itu juga memang kita tidak serta merta anak yang melakukan pelanggaran (adalah) anak yang melakukan penyimpangan juga.. apa namanya.. kayak kita kasih label, nakal, nggak juga. Jadi kita proses dan ini kan kita edukasi ya," jelas Ade.
"Edukasi tuh melakukan perubahan, melakukan perbaikan, melakukan proses pendidikan kepada anak. Yang kita perangi itu adalah kejahatannya atau kekerasannya atau penyimpangannya, bukan orangnya yang kita perangi," tambahnya.
Simak Juga Video "Gandeng Google, Kemendikbud Inginkan Sekolah Bebas Cyberbullying"
