DPRD Sulsel Terima Aduan Pejabat Pemprov Di-nonjob-kan Tanpa Alasan Jelas

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 15:57 WIB
DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pembahasan terkait penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pelestarian warisan budaya tak benda.
Foto ilustrasi, tak berhubungan langsung dengan berita: DPRD Sulawesi Selatan (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu memutasi 629 pejabat eselon II, III, dan IV sebagai dampak perampingan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun DPRD Sulsel menerima banyak laporan pejabat yang OPD-nya tidak terdampak perampingan namun kena nonjob (bebas tugas) karena diisi pejabat baru.

"Sangat disayangkan karena, kalau OPD baru (peleburan/perampingan OPD), ada perubahan struktur, itu bisa dimaklumi kalau ada nonjob. Tetapi kalau OPD-nya tidak berubah struktur (tidak dilebur), itu Undang-Undang ASN mengatur tidak boleh ada ASN yang di-nonjob-kan tanpa alasan yang jelas," ujar Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada wartawan, Jumat (21/2/2020).

Menurut Selle, Pemprov Sulsel melakukan kesalahan fatal jika pejabat yang dibebastugaskan mencapai 60 orang. Dia juga masih mendata laporan yang masuk ke Komisi A DPRD Sulsel terkait pejabat yang dibebastugaskan.

"Manajemen ASN di Pemprov Sulsel ini, menurut saya, tidak terlalu bagus. Kalau misalnya kemarin kurang-lebih 600 mutasi eselon III dan IV, kalau ada 10 persen (yang dibebastugaskan) kan itu fatal, kalau ada sekitar 60 orang (yang dibebastugaskan)," katanya.

Selain banyak pejabat dibebastugaskan yang melapor langsung ke Komisi A, Selle juga dihubungi langsung oleh banyak pejabat yang dibebastugaskan. Bahkan Selle sempat menerima laporan ada pejabat dari daerah yang pindah ke Pemprov Sulsel dan langsung menduduki jabatan.

"Banyak yang WA dan nelepon saya (bilang), 'Pak, gimana ini, kami kok tiba-tiba di-nonjob-kan tanpa alasan yang jelas. Kami diganti oleh orang yang semestinya belum memenuhi syarat untuk mengganti kami'. Ada yang menelepon seperti itu," ungkapnya.

"Menurut saya, perlindungan ASN ini sangat penting. Ada itu (laporan) tiba-tiba orang daerah (kabupaten/kota) masuk dan menduduki jabatan eselon (di Pemprov) itu ada," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2