Politikus PDIP-Hanura Jadi Komisaris BRI, Kemen BUMN: Jangan Batasi Orang Partai

Politikus PDIP-Hanura Jadi Komisaris BRI, Kemen BUMN: Jangan Batasi Orang Partai

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 10:01 WIB
Direktur Pemberitaan MNC Grup Arya Mahendra Sinulingga
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -

Kementerian BUMN membantah jika disebut bagi-bagi kursi terkait penunjukan politikus PDIP Dwi Ria Latifa dan politikus Hanura Zulnahar Usman sebagai Komisaris PT Bank BRI. Kedua politikus itu dinilai memiliki kemampuan profesional di bidang tersebut.

"Itu bukan bagi-bagi kursi, ya, karena mereka orang-orang profesional kan, seperti Pak Zulnahar itu dari Hanura, dia itu pernah di KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) juga, secara ekonomi, kemampuan profesional mereka mampulah," kata juru bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, saat dihubungi, Kamis (20/2/2020) malam.

Arya mengatakan politikus partai juga bisa menempati posisi-posisi komisaris. Asalkan, sebutnya, mereka profesional di bidang tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi jangan dibatasi juga orang-orang dari partai tidak boleh menempati posisi-posisi komisaris itu dan mereka profesional semua itu dan orang-orang kuat di bidangnya itu jadi nggak ada larangan," ucap Arya.

"Capable ya (mereka) karena mereka ahli-ahli ekonomi juga, itu kan apalagi bekas bendahara partai, biasanya orang corporate juga tuh, paham dengan hal-hal berhubungan dengan korporasi itu dan pengawasannya juga memang paham mereka," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Simak Video "PDIP Klaim Elektabilitas Gibran Naik, Masyarakat Antusias"

Meski demikian, Arya menyebut kedua politikus yang terpilih menjadi komisaris BUMN harus melepas jabatan partainya. Hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri BUMN.

"Mereka kan harus mundur dari jabatan di partainya, itu yang penting, landasan hukumnya ada itu diatur dalam peraturan menteri ya," ujarnya.

Sebelumnya, penunjukan politikus PDIP Dwi Ria Latifa dan politikus Hanura Zulnahar Usman sebagai Komisaris PT Bank BRI menuai kontroversi. PKS menilai, meski tak tabu, pengangkatan politikus di BUMN tak elok.

"Pengangkatan politisi di BUMN tidak tabu. Tapi tak elok. Karena masyarakat bisa berprasangka," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (20/2).

Mardani mengatakan masyarakat bisa berprasangka buruk atas penunjukan tersebut. Dia pun menilai penunjukan Dwi Ria dan Zulnahar terkesan bagi-bagi jabatan.

"Kesannya jelas ada (bagi-bagi jabatan)," ujarnya.

Halaman 2 dari 2
(maa/knv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads