Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tudingan memberi surat yang tak sesuai fakta kepada PT Geo Dipa Energi (GeoDipa), yang isinya dinilai merugikan PT Bumigas. GeoDipa menyampaikan klarifikasinya terkait pelaporan tersebut.
Mulanya, pengacara PT Bumigas, Boyamin Saiman melaporkan Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri. Boyamin menilai Pahala tak berwenang mengeluarkan surat karena tak ada unsur korupsi.
"Ada dua hal yang sebenarnya kami permasalahkan, Pak Pahala Nainggolan itu tidak berwenang mengeluarkan surat itu, juga karena ini tidak ada korupsinya kok. Kalau dengan alasan pencegahan, pencegahan yang mana? Yang paling utama ya isinya tidak sesuai kenyataan itu tadi," kata pengacara PT Bumigas, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Jumat (7/2/2020).
Laporan PT Bumigas itu diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/0895/X/2019/Bareskrim. Boyamin menyebut hari ini dia mendatangi Bareskrim untuk mengecek perkembangan laporan tersebut.
Berdasarkan cerita Boyamin, ada kerja sama antara kliennya dan PT Geo Dipa. Dalam kerja sama itu, kliennya dijanjikan mendapatkan izin atas pengelolaan tambang panas bumi.
Namun, menurut Boyamin kerja sama itu tak berjalan mulus karena Bumigas tak kunjung mendapatkan izin. Pihak Geo Dipa lalu melayangkan gugatan ke pengadilan BANI dengan alasan Bumigas tidak mau melakukan penambangan.
GeoDipa lantas menanggapi pernyataan Boyamin tersebut. Berikut ini tanggapan lengkap GeoDipa atas pelaporan Pahala Nainggolan:
