.webp)
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, bicara soal urgensi RUU Hukum Perdata Internasional (RUU-HPI). Dia mengatakan dibutuhkan sistem ekonomi yang solid terkait perdata internasional.
"Dari diplomasi kami, kami merasakan adanya kebutuhan sistem hukum yang solid mengenai perdataan internasional," ujar Damos di Ruang Nusantara Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).
Dia menjelaskan, Kemlu menghadapi berbagai masalah mengenai hukum perdata Internasional. Damos mengatakan Kemlu menghadapi peningkatan permintaan bukti-bukti pengadilan untuk sengketa bisnis dari luar dan dalam negeri. Sejak tahun 2019, lanjut Damos, ada peningkatan signifikan terkait permintaan bukti pengadilan.
"Tahun 2019 saja sudah mencapai 113 dan itu sudah signifikan di saat sebelumnya tidak ada. Nah saya juga ingin balik ke 1960 ada perbincangan apakah Indonesia sudah waktunya meratifikasi konvensi perjanjian hukum internasional? Saat itu jawabannya no, tidak perlu. Karena hubungan P2P belum signifikan," jelas dia.
"Nah saat ini ada satu persoalan alasan itu tidak lagi valid karena pada tahun 2020 aja kita akan meratifikasi perjanjian Indonesia Australia CEPA. Ini perjanjian internasional yang paling progresif di bidang investasi. Artinya Indonesia dan Australia itu borderless," imbuh dia.
Dia mengatakan, perjanjian itu juga menandakan ada peningkanan hubungan bisnis antara negara. Sehingga, kata Dambos, isu lintas yurisdiksi ada di depan mata. Untuk itu RUU HPI menjadi penting.
"At the end kita satu pendapat yang sama bahwa RUU Hukum Perdata Internasional harus mutlak kita hasilkan dan alhamdulillah RUU ini sudah masuk prolegnas 2020-2024 yang dulu jalannya terseok-seok dan sekarang sudah masuk pembahasan tim penyusun," ujar dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak video RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Atur Privasi, MPR: Nanti Diproporsionalkan:
(idn/idn)
