Ombudsman Harap Fraksi Lain Ikuti Golkar Cabut Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 20 Feb 2020 11:07 WIB
Ninik Rahayu
Ninik Rahayu (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ombudsman RI mengapresiasi respons cepat Fraksi Golkar DPR RI yang mencabut dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga. Ombudsman berharap langkah Golkar tersebut diikuti oleh fraksi lainnya.

"Respon cepat Fraksi Golkar untuk mencabut dukungan usulan pembahasan Rancangan Undang Undang Ketahanan Keluarga yang tiga hari ini menyedot perhatian warga masyarakat terutama para penggiat dan pejuang kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia patut diapresiasi. Langkah ini semoga segera menjadi telaah dan diikuti oleh Fraksi dari Anggota DPR RI Pengusung lainnya," kata anggota Ombudsman, Ninik Rahayu dalam keterangannya, Kamis (20/2/2020).

Ninik pun menyorot alasan Fraksi Golkar mencabut dukungan terhadap RUU yang saat ini menjadi kontroversi itu. Fraksi Golkar sebelumnya mengaku kecolongan dan menilai RUU Ketahanan Keluarga mencampuri ranah privasi masyarakat.

"Ada yang menarik dari argumentasi yang disampaikan, mengapa Fraksi Golkar mencabut dukungan, yang pertama terkait proses pengusul yang ternyata diketahui belum melakukan konsultasi dengan Fraksi, seperti diungkapkan salah satu pimpinan Fraksi Golkar di salah satu media '....Fraksi merasa kecolongan dan harusnya anggota DPR RI pengusung sebagai anggota fraksi melakukan konsultasi dan presentasi pada Fraksi', dan yang kedua terkait substansi "RUU ini dianggap mencampuri urusan-urusan pribadi suami isteri, salah satunya yakni hanya isteri yang wajib mengurusi rumah tangga...'," tuturnya.

Karena itu, Ninik menilai perlunya kecermatan dalam pengusulan RUU. Terutama, kata dia, apakah ada faktor kemendesakan untuk menerbitkan peraturan yang baru.

"Menurut saya perlu ditambahkan kecermatan dalam mengusulkan RUU menjadi RUU Prioritas, perlu dicek betul, apakah ada faktor kemendesakan pengaturan? Karena memang belum tersedia pengaturan tentang perlindungan keluarga oleh negara? Begitupun secara substantive perlu terlebih dahulu dilakukan proses harmonisasi dengan perundangan yang mengatur terkait keluarga sebelumnya," ujar Ninik.

Ombudsman Dalami Dugaan Maladiministrasi Andre di Kasus PSK Padang:

Selanjutnya
Halaman
1 2