Mahkamah Konstitusi (MK) mulai melakukan sidang uji materi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang diajukan sejumlah mahasiswa. Mereka meminta orang tua ikut dipidana bila anaknya naik sepeda motor.
Dalam sidang pendahuluan, para pemohon mengaku sehari-hari menggunakan sepeda motor.
"Para pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, di mana kesehariannya menggunakan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dan salah satu pemohon juga bekerja sebagai ojek online," kata kuasa hukum pemohon, Victor Santoso Tandiasa, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Rabu (19/2/2020).
Menurut para pemohon, emosi anak di bawah usia 12 tahun belum stabil. Kondisi itu membuat mereka membahayakan orang lain saat berkendara.
"Kerugian konstitusionalnya bahwa dalam menjalankan aktivitas keseharian, pemohon selalu menggunakan sepeda motor dan sering kali pemohon mengalami keadaan yang mengancam keamanan, keselamatan jiwanya yang disebabkan banyak anak-anak di bawah umur mengendarai motor, bahkan tidak jarang anak di bawah umur tersebut masih bersekolah pada tingkat SD," ujarnya.
Dalam sidang itu, hakim konstitusi Saldi Isra meminta para pemohon memperbaiki permohonan mereka. Saldi juga sempat menanyakan kepemilikan SIM mahasiswa tersebut.
"Legal standing para pemohon ini yang pemohon 1 sampai pemohon 5 adalah pengurus senat, itu yang lain. Yang jelas ini pengemudi punya SIM C semua. Ada yang pakai SIM C nggak? Yang SIM tembak begitu? Nggak ada juga ya? Jangan-jangan ada juga. Ada orang yang bisa bawa mobil tapi punya SIM juga dia," ucap Saldi.
Tonton video Kapolri: Kewenangan SIM, STNK Tetap di Tangan Polri:
