.webp)
Tim gabungan yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM menyebut ada ketidaksinkronan data pada aplikasi perlintasan keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim). Akibatnya, data perlintasan kedatangan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak sama dengan server Ditjen Imigrasi.
Anggota tim gabungan Sofyan Kurniawan mengatakan terdapat 120.661 data perlintasan orang di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang tidak terkirim ke Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) Ditjen Imigrasi. Menurutnya, hal itu karena adanya kesalahan konfigurasi URL di konter Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.
"Sejak 23 Desember 2019 sampai 10 Januari 2020 terdapat 120.661 data perlintasan orang dari Terminal 2F yang tidak terkirim ke server lokal dan server Pusdakim di Ditjen Imigrasi, termasuk data perlintasan atas nama Harun Masiku," kata Syofian dalam konferensi pers di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan menyebut ketidaksinkronan data diketahui setelah timnya menemukan adanya kejanggalan soal kedatangan Harun Masiku pada Selasa (7/1). Data itu, kata dia, tercatat pada kedatangan di PC counter Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, namun tidak terkirim ke server Pusdakim.
"Setelah dilakukan pengecekan on the spot pada PC counter Terminal 2F Bandara Soetta, ternyata bukan hanya data tertanggal 7 Januari 2020 yang tidak terkirim, tetapi sebenarnya sejak 23 Desember 2019 data tidak terkirim," katanya.
Kesalahan konfigurasi itu kemudian baru diperbaiki pada Jumat (10/1). Selain itu, kata Sofyan, tim menemukan, pada 17, 29, dan 30 Desember 2019 juga sempat ada kendala mengenai KITAS online di Bandara Soekarno-Hatta.
Lalu, bagaimana dengan kekhawatiran dari kesalahan konfigurasi URL di konter Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta membuat teroris masuk ke Indonesia? Sofyan enggan menjawab. Menurutnya, kewenangan ada di Menkum HAM Yasonna Laoly.
"Oleh karena ini berkenaan dengan kekhawatiran terkait dengan data, yang berkaitan ditanyakan itu dari tim tidak tepat menyampaikan informasi, dan kewenangannya itu menjadi ada di kewenangan Pak Menteri," katanya.
Tonton juga video Soal Nasib 600 WNI Eks ISIS, Dipulangkan atau Tidak?:
(fas/idh)
