Komnas Perempuan soal RUU Ketahanan Keluarga: Mengokohkan Patriarki!

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Rabu, 19 Feb 2020 10:21 WIB
Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Gerakan Bersama Perempuan melakukan aksi dalam memperingatu Hari Perempuan Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (8/3). 

Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan kesetaraan gender pada kaum perempuan dalam hal pekerjaan dan hak-hak sosial
Salah satu aksi peringatan Hari Perempuan (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Draf RUU tentang Ketahanan Keluarga telah beredar dan menuai kritik. Salah satu kritik datang dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menilai RUU ini tumpang tindih dan mengokohkan budaya patriarki.

"Draf RUU Ketahanan Keluarga, jika dicermati, secara umum tumpang tindih dengan sejumlah undang-undang yang sudah ada, seperti UU Perkawinan, UU Kesehatan, UU Kependudukan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanggulangan Bencana, dan sebagainya," kata komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor kepada wartawan, Rabu (19/2/2020).

"Sejumlah pasal yang sudah diatur dalam UU yang sudah ada antara lain Pasal 26 ayat 3, sebagian sudah diatur dalam UU Kesehatan (Pasal Kesehatan Reproduksi), Pasal 29 sebagian sudah diatur dalam UU Tenaga Kerja dan 23 ayat 1 sebagian sudah diatur dalam UU Kesehatan dan UU lainnya," sambung Maria.


Maria mempertanyakan urgensi dari usulan draf RUU Ketahanan Keluarga ini. Menurutnya, yang jauh lebih mendesak ialah UU tentang Pengasuhan.

"Jika semangat pembentukan UU adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur, yang sangat mendesak adalah UU Pengasuhan, di antaranya sudah ada dalam draf RUU Ketahanan keluarga sebagian besar pasal, antara lain pasal 37-38 dan 92-119 terkait pengasuhan," tuturnya.

Tonton juga Menindaklanjuti RUU Perlindungan Data, Menkominfo Sowan ke Puan :

Selanjutnya
Halaman
1 2