Mahfud Minta Istilah Omnibus Law Tak Diributkan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 19:11 WIB
Mahfud Md
Foto: Mahfud Md (Andika-detikcom)

Lalu, Mahfud mengulas penggunaan istilah omnibus law. Menurutnya, penamaan omnibus law tak perlu dipersoalkan.

"Yang kedua, istilah omnibus law itu tidak usah dipersoalkan karena istilah itu adalah istilah ilmu karena kan ada yang bertanya apa sih kok pakai omnibus law. Nama resminya bukan omnibus law tapi sebagai nama ilmu omnibus law itu nama dalam ilmu hukum dipakai. Oleh sebab itu omnibus law itu nama generik sedangkan RUU Cipta Kerja adalah nama spesifik, jadi nama omnibus law itu dipakai di dalam pergaulan ilmu tapi nama resmi yang dan sebagainya undang-undang RUU Cipta Kerja bukan RUU omnibus law tapi RUU Cipta Kerja sebagai bagian atau nama spesifik dari omnibus law yang generik," ujarnya.

"Contohnya begini omnibus law sebagai nama generik punya nama spesifik; satu, RUU Perpajakan, dua, RUU Cipta Lapangan Kerja, tiga, RUU Keamanan Laut," tambahnya.

Mahfud menyamakan omnibus law seperti obat batuk. Sebab, menurut Mahfud dalam obat batuk ada pembagian nama-nama lebih spesifik seperti omnibus law.

"Nah itu nama dari omnibus law karena mengatur di dalamnya banyak undang-undang. Sama kayak obat batuk, obat batuk itu nama generik tapi nama spesifiknya ada yang konifin, ada yang fix, ada yang OBH, obat batuk hitam dan macem-macem jadi nggak usah dipersoalkan istilah omnibus law itu sudah benar secara ilmu," tuturnya.

Terkait penggunaan nama asing, Mahfud mengatakan telah banyak nama asing lama hukum Indonesia. Menurutnya, banyak bahasa asing yang sudah di-Indonesia-kan.

"Bahwa itu kok bahasa asing ya, kita banyak pakai bahas asing tuh hukum-hukum kita kata 'inkrah' itu bahasa asing kata 'unmanning' penunjukan itu bahasa asing kemudian kata 'anti dumping' juga bahasa asing, bahasa asing yang sudah di-Indonesia-kan nggak papa dipakai di dalam pergaulan ilmu gitu ya," imbuhnya.


(rfs/idh)