Redam Polemik Omnibus Law, Pemerintah Diminta Terbuka Beri Penjelasan ke Publik

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 15:13 WIB
Demo buruh tolak Omnibus Law Cipta Kerja di DPR (Foto: Sachril/detikcom)
Demo buruh tolak omnibus law (Foto: Sachril/detikcom)
Jakarta -

Polemik omnibus law terus menjadi percakapan publik. Agar kontroversi meredup, pemerintah diminta lebih terbuka dalam menjelaskan isi omnibus law tersebut kepada masyarakat.

"Omnibus law kan sampai saat ini masih kontroversi padahal baru perencanaan nih, jadi menurut saya istana harus memperhatikan masukan-masukan publik dan yang paling penting kalau dari sisi komunikasi itu disosialisasikan dan dikomunikasikan ke publik hingga sejelas-jelasnya," kata pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Sosialisasi yang baik ini, kata Hendri, dianggap perlu agar masyarakat tak memiliki persepsi negatif terhadap proyek omnibus law yang digagas pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi diminta tak mengulangi gaya otoriter seperti Orde Baru.

"Jangan kemudian publik berpersepsi, bahwa omnibus law ini adalah bentuk lain dari pemerintahan yang otoriter dan pengulangan orde baru, saya yakin omnibus law ini baik, kenapa makanya baik maka diciptakan oleh Jokowi, makanya dirancang oleh pemerintahan Jokowi. Jadi karena tujuannya baik, niatnya baik, sosialisasinya harus baik sehingga penerimaan masyarakat baik dan ke depannya bila sudah dilaksanakan berdampak baik," ujar dia.

Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2