Kasih Makan 30.865 Warga Miskin, Pemkot Surabaya Habiskan Rp 140 M

Mustiana Lestari - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 14:01 WIB
Adi Sutarwijono
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

DPRD Kota Surabaya baru saja menggelar reses di berbagai tempat, di awal tahun 2020. Ada 300 titik kegiatan dari seluruh kegiatan reses anggota DPRD yang tersebar di kampung-kampung, perusahaan dan berbasis komunitas.

Salah satunya Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono yang menggelar reses di Kelurahan Kedungbaruk, Rungkut. Dihadiri kalangan tokoh masyarakat, pengurus kampung, juga kader, anggota dan pengurus partai politik.

"Reses adalah kegiatan DPRD untuk bertemu kembali masyarakat. Tujuannya, menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2020).

Dalam resesnya kali ini dia memperhatikan mengenai program sosial permakanan atau kegiatan memberi makan kepada warga tidak mampu dan lansia setiap hari yang diantar ke rumah-rumah.

"DPRD dan Walikota Bu Risma memberi perhatian penting terhadap program-program sosial, diantaranya permakanan," ujar Adinya.

Dia mengatakan, tahun 2020, kekuatan belanja APBD Kota Surabaya Rp 10,3 triliun. Dari nilai itu, dialokasikan Rp 140 miliar untuk kegiatan permakanan.

Sasaran kegiatan permakanan adalah warga pra-lansia dan lansia kategori tidak mampu, warga terlantar, dan anak-anak yatim piatu.

"Anggaran Rp 140 miliar untuk memberi makanan 30.865 jiwa warga Surabaya," Adi.

Ia meminta kalangan tokoh masyarakat dan pengurus kampung agar mencermati lingkungan sekitar. Jika ada masyarakat Surabaya yang layak menerima bantuan-bantuan permakanan, dan program sosial lain dari Pemkot Surabaya, segera di-input ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Input data bisa melalui kantor kelurahan dan ketua RW.

Adi menyampaikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, data MBR tercatat 665.882 jiwa, terdiri atas sebanyak 202.572 KK (kartu keluarga).

"Data akan terus diperbarui. Tidak stagnan. Dengan data ini, pemerintah kota bisa mempercepat pengentasan kemiskinan dengan intervensi kebijakan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak, pemberdayaan ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan," kata Adi.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Surabaya yang tinggi serta peningkatan APBD hingga Rp 10,3 triliun, di pihak lain harus pula diikuti pemerataan distribusi "kue-kue" pembangunan.

"Jangan sampai ada warga Surabaya terlantar. Tidak bisa makan. Tidak bisa sekolah. Sedapat mungkin pemerintah harus hadir, memberi solusi terhadap persoalan warganya, melalui kebijakan-kebijakan publik," kata Adi.

Masyarakat juga menanyakan tentang program tidak layak huni. Karena antara pagu dan kebutuhan sangat tidak seimbang.

"Perbaikan rumah tidak layak huni memang menjadi perhatian DPRD dan Pemerintah Kota. Ada 1.000 rumah tidak layak huni, yang akan diperbaiki tahun 2020. Setiap rumah dianggarkan Rp 30 juta. Di 154 kelurahan," kata Adi Sutarwijono.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki rumah yang tidak layak huni. "Syarat perbaikan rumah tidak layak huni, harus ada dokumen atau surat tanah, yang menunjukkan alas hak," kata Adi.

Ketua DPRD juga mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warga tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Masih ada masyarakat tidak mampu, tapi tidak punya akses untuk mendapatkan KIS, KIP dan PKH. Bagaimana cara mendapatkan manfaat?" ujar Trisna, tokoh kampung di Kali Rungkut.

Adi menjelaskan ketiga program andalan Presiden Jokowi sejak 2015 itu dirancang dengan misi mempercepat penanggulangan kemiskinan.

"Jutaan orang telah menerima manfaat itu, di seluruh Indonesia." ujar Adi.

(mul/ega)