Omnibus Law UU Diubah Lewat PP: dari Membela, Salah Ketik hingga Ajak Diskusi

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 18 Feb 2020 08:02 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (Andhika Prasetia/detikcom)
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Proyek omnibus law menuai kontroversi. Pasal 170 RUU Cipta Kerja menyebutkan Presiden bisa mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP). Kemenko Perekonomian membela RUU itu. Namun, Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly menyatakan salah ketik.

Dalam RUU Cipta Kerja disebutkan kewenangan presiden mengubah UU lewat PP. Regulasi itu tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja. Pasal 170 berbunyi:

Ayat (1)
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)
Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3)
Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

"Usulan Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut, pada intinya tetap menghormati peran DPR RI dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, karena pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Jika harus dilakukan dengan mengubah Undang-Undang, akan memerlukan waktu dan proses antara lain mengusulkan perubahan program legislasi nasional dan pembahasan Pemerintah dengan DPR RI," kata Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna dalam hak jawab yang diberikan kepada detikcom.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3