Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus gencar melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme. Pemerintah daerah (pemda) pun diminta untuk ikut berperan dalam melakukan pencegahan itu.
"Radikalisme merupakan sebuah gagasan, paham, ideologi yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi NKRI. Ini harus kita lawan bersama termasuk optimalisasi peran Pemda dalam melakukan pencegahan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo dalam Rakernas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (17/02/2020).
Hadi mengatakan, perubahan pola terorisme dari tradisional ke modern menuntut kesiapsiagaan semua pihak tak terkecuali pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah. Karena itu, pemda diminta untuk responsif terutama dalam mengakomodasi keresahan masyarakat.
"Optimalisasi peran pemda sangatlah dibutuhkan, terlebih kalau kita lihat perubahan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan kita bersama. Di antaranya untuk pengawasan kita perlu kewaspadaan dalam pencegahan teror dan terutama melakukan pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme, hal ini merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror," ujarnya.
