Edhy Prabowo: Tidak Ada Kompromi untuk Pelaku Illegal Fishing

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 20:30 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo
Foto: Dok. KKP
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memerintahkan agar seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk serius dalam pemberantasan pencurian ikan di Wilayah Timur Indonesia. Ia menyampaikan agar masyarakat tetap percaya dengan kemampuan yang dimiliki KKP dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah pengelolaan perikanan.

"Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," jelas Edhy, dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).

"Tugas kita tidak ringan tapi saya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Anda (PSDKP) untuk menjaga laut kita dengan sepenuh jiwa raga," lanjutnya.

Edhy menjelaskan dalam tinjauannya ke Bitung, bahwa tugas utama lainnya dari KKP adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan. Dengan memberikan nelayan kita pelatihan dan pembinaan untuk melaut dengan baik dan benar, maka negara Indonesia dapat disegani oleh negara lain.

"Saya ingin agar kehadiran aparat Ditjen PSDKP di lapangan dapat menjadi sahabat bagi nelayan-nelayan lokal Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman, serta hasil tangkapan optimal," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai langkah konkrit, KKP dan Kepolisian Republik Indonesia juga telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman. Di mana salah satu ruang lingkup Nota tersebut, menekankan pentingnya pemberantasan mafia pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta pembinaan dan pengetahuan kepada nelayan serta masyarakat kelautan dan perikanan.

"Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," imbuhnya.

Dalam tinjauan di Bitung tersebut, Edhy juga menyempatkan diri melihat simulasi pelumpuhan kapal ilegal oleh aparat Ditjen PSDKP. Ia merasa optimis dengan kemampuan aparat kita dalam simulasi tersebut.

"Setelah melakukan peninjauan dan mengecek kondisi aparat kita. Saya optimis bahwa mereka dapat menjalankan kebijakan KKP untuk melaksanakan pemberantasan illegal fishing dan melindungi nelayan kita," jelas Edhy.

Selain itu Edhy juga menekankan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya. Selain itu penting juga melakukan koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan illegal fishing di Indonesia.

"Tahun ini KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020," tegas Edhy.

"Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," pungkas Edhy.

Simak Video "KKP Koordinasi ke Bakamla soal Kapal Asing Illegal Fishing di Natuna"

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)