ADVERTISEMENT

Ma'ruf Kumpulkan Menteri di Rumah Dinasnya Bahas Penutupan Tambang Ilegal

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 11:08 WIB
Maruf Amin (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Ma'ruf Amin (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan lahan pasca-tambang dan penutupan tambang ilegal.

"Pagi ini kami rapat koordinasi dari berbagai kementerian ada KLHK, Kemendagri, PUPR, juga dengan Polri dan juga Kepala BNPB," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Ma'ruf mengatakan pertemuan itu membahas tindak lanjut atas kerusakan lahan tambang serta strategi pencegahan terjadinya bencana akibat lahan tambang itu.

"Yang kita bahas masalah dampak akibat terjadinya kerusakan lahan tambang, longsor, bencana, kemudian juga akibat merkuri yang mengakibatkan banyak masyarakat yang cacat. Kemudian menjadi apa yang harus kita atasi, hadapi," katanya.

Ma'ruf menyebut ada beberapa kesimpulan dari rapat itu. Di antaranya, pemerintah akan menutup tambang yang tidak memiliki izin serta pembinaan tambang unit kecil.

"Dari berbagai pembicaraan tadi, berbagai kesimpulan, yaitu menindaklanjuti arahan Presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin. Menegakkan hukum, kemudian solusi bagi tambang unit kecil, yaitu pembinaan," ucapnya.

Selain itu, Ma'ruf menyebut pemerintah akan memperkuat regulasi terkait tambang tersebut. Pelibatan TNI dan Polri, sebut Ma'ruf, juga dibutuhkan dalam penegakan hukum dalam industri pertambangan itu.

"Kemudian penguatan peraturan perundangan yang terkait. Kemudian pembentukan tim terpadu atau satgas yang melibatkan TNI/Polri penegakan hukumnya," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan pemerintah juga akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengendalian bahan kimia. Selain itu, menyusun regulasi soal penguatan koordinasi reklamasi pasca-tambang.

"Jadi nanti menerbitkan Keppres kemudian pengendalian pengawasan bahan kimia yang beredar di masyarakat yang membahayakan, juga kami perkuat. Menyusun Perpres percepatan penguatan kordinasi reklamasi pasca-tambang dan pertambangan tanpa izin," sebut dia.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hadir juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Adapun rapat berlangsung tertutup.

(lir/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT