Ma'ruf Kumpulkan Menteri di Rumah Dinasnya Bahas Penutupan Tambang Ilegal

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 11:08 WIB
Maruf Amin (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Ma'ruf Amin (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Selain itu, Ma'ruf menyebut pemerintah akan memperkuat regulasi terkait tambang tersebut. Pelibatan TNI dan Polri, sebut Ma'ruf, juga dibutuhkan dalam penegakan hukum dalam industri pertambangan itu.

"Kemudian penguatan peraturan perundangan yang terkait. Kemudian pembentukan tim terpadu atau satgas yang melibatkan TNI/Polri penegakan hukumnya," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan pemerintah juga akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengendalian bahan kimia. Selain itu, menyusun regulasi soal penguatan koordinasi reklamasi pasca-tambang.

"Jadi nanti menerbitkan Keppres kemudian pengendalian pengawasan bahan kimia yang beredar di masyarakat yang membahayakan, juga kami perkuat. Menyusun Perpres percepatan penguatan kordinasi reklamasi pasca-tambang dan pertambangan tanpa izin," sebut dia.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hadir juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Adapun rapat berlangsung tertutup.


(lir/gbr)