KPK Bantu Selamatkan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp 18 T di Tahun 2019

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 14 Feb 2020 23:14 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta -

KPK mendampingi sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mengurangi potensi kerugian negara. KPK menyebut telah membantu pemerintah mengurangi potensi kerugian negara senilai Rp 18 triliun sepanjang tahun 2019.

"KPK bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemen-PAN RB, BPPT, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, BPKP, LKPP, Kemendes PDTT, KASN, BPN, Bank Pembangunan Daerah dan lainnya, sepanjang tahun 2019 telah mendorong pemda untuk menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp18 Triliun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Alex mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Koodinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Koorsupgah) KPK. Alex mendorong pemerintah memperbaiki manajemen aset hingga pengoptimalan pendapatan daerah.

"Jumlah tersebut didapatkan dari penyelamatan potensi kerugian negara dengan memperbaiki tata kelola manajemen aset daerah, yaitu sebesar Rp 9,56 triliun dan dari upaya optimalisasi pendapatan daerah (OPD) sebesar Rp 8,44 triliun atau terjadi kenaikan 8% dari semula Rp 105,56 triliun pada 2018 menjadi Rp 113,84 triliun," ucapnya.

Alex mendampingi sejumlah pemerintah daerah perbaikan manajemen aset daerah. Ia menyebut KPK telah mendorong penyerahan aset fasum dan fasos dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah agar tercatat sebagai aset pemda.

"Aset-aset tersebut di antaranya berupa konstruksi dan bangunan, taman serta prasarana jalan senilai total Rp 3,2 triliun. Kontribusi terbesar di antaranya di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 2,1 triliun dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 968 Miliar," ucap Alex.

Selanjutnya
Halaman
1 2