KPK Tepis Pengacara Nurhadi soal Status Buron Berlebihan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 14 Feb 2020 18:50 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Baru KPK. Peresmian Gedung Baru KPK ini disebut sebagai semangat baru pemberantasan korupsi. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara ini. Selain itu ada Mnteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kapolri, Ketua MA, serta Jaksa Agung. Agung Pambudhy/detikcom.
Gedung KPK (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

KPK menepis anggapan kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Maqdir Ismail, yang menilai penetapan kliennya sebagai buron berlebihan. KPK memasukkan tersangka kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar itu dalam daftar pencarian orang (DPO) karena kerap mangkir dan tidak diketahui keberadaannya.

"Nggaklah (berlebihan) sebelumnya KPK juga seperti itu kan ada beberapa tersangka yang kita jemput kalau kita tahu keberadaan yang bersangkutan, tapi sampai saat ini tidak tahu keberadaan dari yang bersangkutan, makanya kita keluarkan DPO," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2020).

Alex mengatakan KPK sebenarnya sudah memanggil Nurhadi sesuai dengan aturan hukum. Namun, Alex menyebut Nurhadi tidak memenuhi panggilan KPK.

"Kita ini kan dalam pemanggilan baik saksi tersangka itu semua berdasarkan ketentuan yang jelas yang bersangkutan sudah kita panggil secara patut ketika yang bersangkutan jadi saksi tidak hadir. Ketika jadi tersangka kita panggil dua kali tidak hadir," ucap Alex.

Selain itu, Alex menyebut tim KPK mendatangi rumah Nurhadi tapi tak menemukannya. Atas dasar itu, Alex mengatakan KPK memasukkan Nurhadi jadi DPO.

"Kita datangi ke rumahnya kosong sesuai peraturan perundang-undangan kita kemudian melakukan upaya paksa dengan DPO," sebutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2