Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar, Sulawesi Selatan, meminta masyarakat pengguna jasa parkir melaporkan jika tidak mendapat karcis dari juru parkir (jukir). Selain itu, jika tarifnya melebihi ketentuan yakni Rp 3.000 untuk mobil dan Rp 2.000 untuk sepeda motor, maka praktik itu termasuk pungutan liar (pungli).
Direktur Operasional (Dirops) PD Parkir Makassar Susuman Halim mengatakan pengguna kendaraan bisa mengadu ke pihaknya jika mendapati jukir tidak memakai atribut, seperti tanda pengenal dan pakaian khusus. Jukir yang tidak menyerahkan karcis dan melebihi tarif normal termasuk kategori pungli.
"Parkir yang tidak pakai karcis dan lebih dari tarif yang sudah ditentukan termasuk pungli, jika ada yang melapor, kami langsung menindak jukir liar dengan melibatkan aparat kepolisian, kami sudah menjalin kerja sama pada semua Polsek di Makassar," ujar Susuman yang ditemui detikcom, Kamis (13/3/2020).
Susuman menambahkan, selain persoalan parkir liar yang dinilai semrawut dan menjadi biang kemacetan, maraknya pengemudi taksi dan ojek online yang mangkal di bahu jalan, khususnya di sekitar mall dan pusat perbelanjaan, juga menambah runyam kemacetan di Makassar.
"Saat ini kita akan kaji kerja sama dengan perusahaan taksi online, agar para mitra pengemudinya mau membayar tarif parkir sesuai ketentuan jika memarkir kendaraannya di lokasi yang kita kelola," pungkas mantan Anggota DPRD Makassar ini.
