.webp)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menghormati keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS. Azis menilai mekanisme keputusan yang diambil pemerintah itu sudah sesuai dengan undang-undang.
"Itu kan kewenangan pemerintah secara mekanisme memang dibenarkan juga oleh undang-undang," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Lebih lanjut Azis yakin pemerintah tidak akan membiarkan nasib anak WNI eks ISIS. Dari pernyataan yang diucapkan Menko Polhukam Mahfud Md, dia yakin pemerintah akan mempertimbangkan nasib anak-anak tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya tapi kan dengan catatan dari Menko Polhukam masih akan mendalami data kemudian dari data itu kalau bagi anak-anak usia di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan untuk dipulangkan kan ada pernyataan dari Menko Polhukam. Kalau yatim-piatu nanti didata dulu saya tidak tahu apakah itu benar yatim-piatu atau bagaimana," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi 'virus' bagi warga Indonesia.
"Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman," ujarnya.
(eva/gbr)
