Golkar Kritik Menag, Minta Tak Urusi Persoalan di Luar Tupoksi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 12 Feb 2020 12:10 WIB
Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Partai Golkar menyoroti kontroversi-kontroversi dari Kementerian Agama (Kemenag). Golkar meminta Kemenag kembali pada semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu membangun moderasi beragama.

"Moderasi beragama itu adalah sikap dalam bahasa Arabnya itu wasatiyah ya, sikap yang lebih toleran, yang lebih terbuka, yang lebih inklusif dalam kehidupan keagamaan. Nanti tercermin misalnya toleransi kehidupan keagamaan kita menjadi lebih terbuka, agama jangan sampai memunculkan konflik," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ace meminta Menag Fachrul Razi mengarahkan Kemenag kembali pada tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Menurutnya, Menag tak perlu mengurusi hal-hal di luar kewenangannya dan tidak membuat kebijakan yang kontroversial.

"Karena itu Kemenag ya harus kembali Menteri Agama memiliki manajemen kepemimpinan yang diarahkan pada hal-hal yang memang menjadi tugas pokok dan fungsinya gitu. Jadi saya mohon dengan segala hormat, misalnya soal pemulangan ISIS, itu kan sebetulnya bukan kewenangan Kemenag, itu adalah kewenangan BNPT dan Kemlu serta Menko Polhukam gitu," ujar Ace.

"Atau misalnya hal-hal yang tidak perlu diatur oleh Kemenag seperti majelis taklim begitu ya, atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, itu yang harus sebetulnya dijaga. Karena kan justru Kemenag itu kan harus menciptakan kehidupan yang harmoni, terutama dalam kehidupan keagamaan kita," imbuhnya.

Selain itu, Ace meminta Menag berhati-hati dalam membuat kebijakan atau pernyataan. Menurutnya, Kemenag seharusnya mengayomi masyarakat, bukan membuat kontrovesi.

"Jadi menurut saya jangan sampai terkesan bahwa Kementerian Agama yang seharusnya mengayomi dan melindungi serta mewujudkan kehidupan harmoni dalam keagamaan kita itu menimbulkan berbagai macam hal-hal yang kontroversi di masyarakat," tutur Ace.

Teranyar, Ace menyoroti soal jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik yang diisi pejabat muslim, meski sekarang Fachrul telah menunjuk Plt Dirjen Bimas Katolik yang baru. Menurut Ace, dari awal menjabat, Fachrul seharusnya melakukan reformasi birokrasi di kementeriannya.

"Seharusnya kan pertama kali ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama, apa yang dilakukan? Ya penataan organisasi dulu. Nah penataan organisasi ini salah satunya mengisi pos-pos eselon I yang memang masih kosong. Itu menurut saya yang seharusnya pertama kali dilakukan penataan organisasi," kata Ace.

"Bagaimana sebuah organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya, untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut kalau misalnya sumber daya manusiannya itu belum disiapkan dengan sebaik-baiknya gitu," pungkasnya.

Simak Juga Video "Alasan Menag Tunjuk Pejabat Muslim Duduki Dirjen Bimas Katolik"

[Gambas:Video 20detik]

(azr/hri)