Round-Up

Tak Dipulangkan Pemerintah, WNI Eks ISIS Mau ke Mana?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 12 Feb 2020 07:41 WIB
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2/2020). Mereka menolak rencana pemulangan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Foto: Ilustrasi tolak pemulangan WNI eks ISIS. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta -

Pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Namun, Mahfud tak menjawab soal status kewarganegaraan para WNI eks ISIS itu.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Mahfud mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF.

"Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak," kata Mahfud.

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi 'virus' bagi warga Indonesia.

"Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman," ujarnya.

Saat ditanya apakah 689 teroris itu masih warga negara Indonesia (WNI), Mahfud tak menjawab. Dia hanya kembali menegaskan bahwa pemerintah ogah memulangkan para teroris itu ke Indonesia.

"Kita ndak bicara itu, pokoknya tidak pulang maksudnya untuk menjamin rasa aman untuk kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris yang dipulangkan kira-kira gitu logikanya sehingga tak ada rencana dipulangkan," kata Mahfud.

Pengamat: UU Tak Mungkinkan RI Hapus Kewarganegaraan Eks ISIS:

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2