Diperiksa KPK, Bupati Tulungagung Dicecar 27 Pertanyaan

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (Foto: Ibnu/detikcom)

Jakarta -

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo diperiksa KPK. Maryoto mengaku dicecar 27 pertanyaan terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015-2018.

"Ada 27 (pertanyaan). Mekanisme saja, tugas pokok wakil bupati, tugas pokok Plt," kata Maryoto di KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Maryoto mengatakan, 27 pertanyaan itu seputar tugas pokok wakil bupati hingga Plt bupati.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maryoto pun mengaku sempat ditanya soal mekanisme pengesahan APBD Tulungagung. Namun, dia enggan merinci terkait hal itu. Maryoto hanya menjelaskan bahwa perkara ini hanya mencakup pengesahan APBD yang berada di lingkungan Pemkab Tulungagung.

"Enggak, enggak ada yang ke sana (ke provinsi), kami khusus Tulungagung saja. Yang di provinsi enggak ada, di Tulungngagung saja," sebutnya.

Hari ini, Maryoto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai Bupati Tulungagung.

Kasus ini merupakan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi suap kepada Syahri Mulyo terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2018. Perkara ini diawali dengan operasi tangkap tangan pada Rabu (6/6/2018).

Saat itu, KPK di waktu yang sama melakukan OTT terhadap dua kepala daerah, yaitu Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar. Uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar disita kala itu.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu tiga untuk perkara Tulungagung dan 3 tersangka untuk Perkara di Blitar.

Dalam pengembangan berikutnya, KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. KPK pun menetapkan Supriyono yang saat itu menjabat Ketua DPRD Tulungagung sebagai tersangka.

Dia diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000, selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung Periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Halaman 1 2

Selanjutnya