Deputi Pencegahan Dilaporkan ke Bareskrim, KPK Beri Penjelasan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 16:59 WIB
Peresmian gedung baru KPK oleh Jokowi (29/12/2015)
Foto: Gedung KPK. (Agung Pambudhy-detikcom)

Tak hanya itu, menurut Ali, PT Bumigas juga melaporkan eks Presdir Geo Dipa, Samsudin Warsa ke Bareskrim atas tuduhan melakukan penipuan. Ali mengatakan PT Geo Dipa melalui kuasa hukumnya juga melakukan koordinasi ke KPK terkait hal itu. Sebab, PT Bumi Gas mengklaim bahwa perjanjian tersebut hidup kembali setelah dibatalkannya putusan BANI oleh MA dan meminta negosiasi, salah satunya terkait proyek proyek Patuha I.

"Karena Patuha I adalah aset negara, maka KPK berpendapat bahwa Patuha I tersebut tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga dan tidak ada pembayaran kompensasi terkait hal ini," sebut Ali.

Ali menjelaskan yang dilakukan KPK tersebut dalam upaya mendorong program pemerintah terkait kebijakan energi terbarukan yang memberikan tenggat waktu tahun 2025 bahwa 23% dari bauran energi dengan kontribusi terbesar dari geothermal. Selain itu, KPK ingin merealisasikan implementasi investasi di bidang energi yang sejak lama menjadi salah satu fokus KPK.

"Sektor energi juga telah menjadi salah satu fokus KPK sejak lama, khususnya renewable energy dan sektor hulu dengan melakukan sejumlah kajian di bidang energi," tutur Ali.

Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum PT Bumigas, Boyamin Saiman, melaporkan Pahala Nainggolan ke Bareskrim Polri. Pahala dituding memberi surat yang tak sesuai fakta kepada PT Geo Dipa Energi, yang isinya dinilai merugikan PT Bumigas.

"Ada dua hal yang sebenarnya kami permasalahkan, Pak Pahala Nainggolan itu tidak berwenang mengeluarkan surat itu, juga karena ini tidak ada korupsinya kok. Kalau dengan alasan pencegahan, pencegahan yang mana? Yang paling utama ya isinya tidak sesuai kenyataan itu tadi," kata pengacara PT Bumigas, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Jumat (7/2/2020).

Laporan PT Bumigas itu diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/0895/X/2019/Bareskrim. Boyamin melaporkan Pahala melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.


(ibh/idh)