.webp)
"Itu nantilah biar dijelaskan Menko Polhukam ya, karena beliau yang menangani koordinir ya. Belum tahu saya (soal ratas), belum tahu. Nanti saya tunggu informasi dari Menko Polhukam aja," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Fachrul juga tak menjawab saat ditanya sikapnya soal pemulangan WNI eks ISIS. Ia mengaku akan menyampaikan kepada Mahfud Md sebagai koordinator jika diminta.
"Nanti kalau beliau minta, saya kasih masukan. Nggak boleh lagi saya ngomong di sini karena kan udah rapat Menko Polhukam," ujarnya.
"Ndak, bukan dilarang. Kan kalau udah ditunjuk siapa yang dikoordinir, kita ngomong kan nggak baik. Ngomong-nya kepada yang koordinasi dong," lanjut Fachrul.
Lebih lanjut, Fachrul soal pemulangan WNI eks ISIS akan dibahas secara khusus. Pembahasan itu juga termasuk pemulangan keluarga WNI yang bukan kombatan ISIS.
"Oh ndak, nanti dibahas, nanti dibahas secara khusus," kata Fachrul.
Baca juga: Simalakama WNI Eks ISIS |
Diketahui, pemerintah RI akan menggelar rapat terbatas (ratas) terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi), secara pribadi sudah menyatakan penolakan.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi plus-minusnya, semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah membentuk tim untuk mengkaji positif-negatifnya pemulangan mantan kombatan ISIS ke Indonesia. Belum ada keputusan sampai saat ini, apakah Indonesia bersedia memulangkan mereka atau tidak.
Simak Video "Politikus PKS ini Ingin WNI Eks ISIS Dihukum, Ibu dan Anak Jangan"
[Gambas:Video 20detik] (azr/dhn)
