INVESTIGASI

Simalakama WNI Eks ISIS

WNI yang sempat bergabung ISIS berharap dipulangkan ke Indonesia. Tapi pemerintah cenderung menolaknya.

Foto: Sebagian warga Indonesia ditemukan berada di antara ribuan petempur ISIS. Mereka sebelumnya berada di Baghuz, kantong terakhir kelompok ISIS. (Issam Abdallah/REUTERS)

Sabtu, 08 Februari 2020

“Saya sangat lelah di sini. Jadi saya akan sangat berterima kasih jika ada orang yang memaafkan saya,” ucap Nada Fedulla dengan mata berkaca-kaca ketika diwawancarai kantor berita Inggris, BBC News, yang juga diunggah di channel YouTube, 6 Februari 2020, lalu.

Remaja putri asal Indonesia ini bersama keluarganya hidup bersama ribuan orang dari negara lainya di tempat penampungan eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Al Roj Camp, Al Hasakeh, Suriah. Sementara sang ayah, Arief Fedulla, berada di dalam penjara di Suriah. Arief membawa seluruh keluarganya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS pada tahun 2015 silam.

Saat Arief memboyong keluarganya ke Suriah, Nada masih kecil dan duduk di bangku sekolah. Saat itu, Nada, yang tengah giat-giatnya belajar, bermimpi dapat sekolah ke luar negeri dan menjadi dokter. Kenyataannya, ia harus hidup bak di neraka. Kekerasan demi kekerasan harus dilihat Nada dan keluarganya di tengah-tengah kecamuk peperangan di Suriah.

Kepala BNPT Suhardi Alius dan Komisi III DPR menggelar rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat kerja membahas capaian kerja BNPT dalam penuntasan kasus teror serta hasil pemeriksaan keuangan sementara BPK terkait anggaran BNPT.
Foto : Lamhot Aritonang/detikcom

Bahkan, nyaris setiap waktu Nada dan keluarganya menyaksikan pembantaian dan pemenggalan kepala orang yang dianggap musuh oleh para kombatan (petempur) ISIS. “Ketika saya pergi berbelanja dengan keluarga, kadang-kadang saya melihat mereka membantai orang-orang. Mereka melakukannya di jalanan agar orang bisa melihatnya,” jelas Nada dengan bahasa Inggris yang lancar. Ketika ditanya apakah dirinya memaafkan sang ayah atas nasib keluarganya yang hidup terkatung-katung di Suriah? “Ya, saya memaafkan dia, karena dia juga manusia. Semua manusia melakukan kesalahan,” jawab Nada sambil menitikan air matanya.

Kecenderungannya tidak dipulangkan, tetapi bagaimana menyusun formulasi hukumnya. Kecenderungannya kami ini, tidak mau memulangkan karena itu berbahaya.'

Nada hanyalah salah satu dari ribuan, bahkan puluhan ribu, anak-anak petempur ISIS dari berbagai negara di dunia yang kini terjebak di Suriah. Mungkin yang berasal dari Indonesia tak akan semudah itu akan kembali pulang ke tanah air. Sebab, sebagian besar masyarakat di Indonesia menolak mereka dipulangkan. Tapi entah dari mana asal muasal wacana pemulangan para eks ISIS asal Indonesia ini?

“Saya luruskan bahwa informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dalam keterangan persnya di Gedung BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jum’at, 7 Februari 2020. Suhardi didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dan Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto.

BNPT memperoleh informasi dari komunitas intelijen negara di Timur Tengah dan Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) terkait adanya puluhan ribu teroris asing atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan keluarganya yang berada di Suriah. Di antaranya, ada 600-an WNI eks ISIS yang belum terverifikasi datanya. Mereka berada di tiga kamp di Suriah, seperti Al Roj, Al Hol dan Ainisi.

Kamp para pengikut ISIS di Suriah
Foto : ABC Australia

“Itu yang kami laporkan kepada Bapak Menko Polhukam, kami rapat. Pak, ada informasi seperti ini. Informasi ini bukan cuma milik BNPT, ada tiga lembaga yang memegang juga informasi ini. BNPT, BIN (Badan Intelijen Negara) dan Densus 88 Polri. Kita rapatkan, bagaimana ada informasi semacam ini?” jelas Suhardi lagi.

Untuk memverifikasi data WNI eks ISIS di tiga kamp itu sangat sulit, karena dikuasai tiga otoritas, yaitu Syrian Democratic Forces (SDF), Pemerintah Suriah, dan Pemerintah Kurdistan. Data 600-an WNI eks ISIS ini diterima hanya dalam bentuk nama atau foto saja. Nama yang digunakan pun lebih banyak nama samaran. Mereka didominasi perempuan dan anak-anak. “Sementara untuk saat ini yang lengkap dengan foto ada 100-an, tapi itu juga masih perlu kita verifikasi lagi apakah orang Indonesia,” katanya.

Suhardi juga menegaskan, tak mudah mengembalikan WNI eks ISIS. Sebab pemahaman radikal mereka yang sudah begitu kuat. Saat pemerintah mengembalikan 18 WNI eks ISIS beberapa waktu lalu, mereka sudah lebih dari setahun berlatih di Raqqa, Suriah. “Itu saja butuh tiga tahun dari tahun 2017-2020 untuk beradaptasi, padahal hanya ikut latihan yang langsung bakar paspor. Bayangkan susahnya, tingkat kesulitannya untuk mereduksi, menghilangkan traumatis itu,” ucap Suhardi.

Pada tahun yang sama, BNPT memulangkan 75 WNI yang dideportasi dari perbatasan Turki. Mereka dimasukkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Bambu Apus, Jakarta Timur di era Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Mereka terdiri dari tiga generasi (kakek, nenek, ayah, ibu, anak dan cucu). Paham radikal mereka pun sudah kuat. “Pertanyaan besarnya adalah orang menjadi radikal bukan hitungan bulan. Bisa tahunan bahkan lintas generasi, terpengaruh, dan sebagainya. Siapa yang jamin juga itu satu bulan itu baik,” cetus Suhardi.

Sementara, Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan, pemerintah cenderung menolak memulangkan para WNI yang ada di Suriah itu. “Kecenderungannya tidak dipulangkan, tetapi bagaimana menyusun formulasi hukumnya. Kecenderungannya kami ini, tidak mau memulangkan karena itu berbahaya,” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat, 7 Februari 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pribadi mengaku tak setuju dengan pemulangan itu. “Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas loh ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’, tapi masih dirataskan (rapat kabinet terbatas), kita perhitungan kalkulasi plus-minusnya, semua dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu, 5 Februari 2020.

Presiden Joko Widodo
Foto : Andika Pratama/detikcom

Pemulangan WNI eks ISIS juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Dalam Pasal 23 disebutkan seseorang kehilangan kewarganegaraan karena sukarela masuk ke dalam dinas atau tentara asing serta bersumpah setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing.

Anak-anak eks ISIS kewarganegaraannya akan otomatis hilang, sebab UU itu menganut asas ius sanguinis (law of the blood), yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. “Kalau anak-anak kan menurut UU Kewarganegaraan kita mengikuti keturunan ayah dan ibu alias ius sanguinis,” kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana, Jumat, 7 Februari 2020.

Namun, mengenai anak-anak eks ISIS memang menjadi kompleks. Kewarganegaraan seorang anak belum hilang karena usianya belum 18 tahun. “Jadi untuk anak-anak ini agak kompleks. Bisa jadi mereka tidak kehilangan kewarganegaraannya, tapi kalau mereka masih WNI kan bisa terpisah dengan orang tuanya. Belum lagi, meski masih anak-anak, tapi sudah didoktrin keyakinan ISIS,” terang Hikmahanto.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE