PN Jakpus Gelar Sidang Kasus Korupsi Kondensat Rp 35 Triliun Pagi Ini

Andi Saputra - detikNews
Senin, 10 Feb 2020 08:17 WIB
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Gedung PN Jakpus (ari/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akan menggelar sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran, Djoko Harsono. Menurut perhitungan BPK, negara merugi Rp 35 triliun dalam kasus kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI).

Berdasarkan jadwal sidang yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (10/2/2020), sidang itu akan digelar pukul 09.20 WIB. Agenda sidang yaitu pembacaan dakwaan. Raden Priyono dan Djoko Harsono, saat ini ditahan.

Kasus ini bermula saat PT TPPI yang memproduksi kondensat (cairan bahan kimia) bermasalah dalam sektor keuangan. PT TPPI menjual kondensat itu ke Pertamina lewat BP Migas.

Pada 28 Desember 2011, dibuat Perjanjian Induk Restrukturisasi (Master Restructuring Agreement) untuk menyelamatkan bisnis PT TPPI. Sumber pendanaan untuk restrukturisasi dan penyelesaian utang TPPI berasal dari fasilitas pinjaman berjangka sebesar USD 500 juta dari Deutch Bank berdasarkan Term Loan Faciity Agreement yang melalui Petroina.

Ternyata perjanjian bisnis itu bermasalah. Pada 2016, Bareskrim Polri menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus penjualan kondensat oleh PT TPPI. Hasilnya ada kerugian negara Rp 35 triliun.

"Perkara korupsi itu jika merujuk pada PKN BPK telah merugikan negara sebesar USD 2,7 miliar atau jika dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp 35 triliun," kata Kasubdit Money Laundering Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kala itu, Kombes Golkar Pangerso pada 25 Januari 2016.

Setelah bertahun-tahun berkas mengendap di kepolisian, kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan dan diteruskan ke PN Jakpus. Raden Priyono dan Djoko Harsono didakwa 2 dakwaan, yaitu:

Pertama:
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua:
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tonton juga video Penampakan Rumah Sakit di Indramayu Milik Rohadi PNS 'Tajir Melintir':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/aan)