Eks ISIS WNI Mau Pulang, Ketua MPR: Masyarakat Dambakan Keamanan

Angga Laraspati - detikNews
Minggu, 09 Feb 2020 17:46 WIB
Australia Didesak Ambil Kembali Warganya yang Dukung ISIS di Suriah
Foto: ABC Australia
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan rencana pemulangan 660 WNI eks kombatan ISIS ke Tanah Air harus melalui pertimbangan matang dan cermat. Dia pun mendukung apa pun keputusan pemerintah, termasuk menerima kepulangan WNI tersebut, selama pemerintah telah siap dengan program khusus deradikalisasi dan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan kepada mereka.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut menegaskan bahwa dia tidak terlalu khawatir dan keberatan jika pemerintah benar-benar telah siap dengan segala risikonya menerima para WNI eks kombatan ISIS untuk kembali, namun dia mengajak pemerintah untuk lebih memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini.

"Setelah ketidaknyamanan sepanjang tahun politik 2019 lalu, kini masyarakat lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Mewujudkan hal ini saja masih tidak mudah, karena di sana-sini masih saja ada perilaku intoleran dan diskriminatif," tegas Bamsoet dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2020).

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, jika tidak siap untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat kepulangan WNI eks kombatan ISIS, sebaiknya pemerintah segera mengambil keputusan dan menghentikan wacana pemulangan tersebut. Sebab, jika polemik pemulangan WNI eks kombatan ISIS terus dibiarkan menjadi bola liar, berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri.

"Melihat dinamika yang berkembang saat ini, masyarakat sepertinya lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all out mengeliminasi semua hambatan berbisnis. Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus," kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menuturkan, masalah terorisme masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Peristiwa penusukan yang dialami Jenderal purnawirawan TNI Wiranto semasa masih menjabat Menko Polhukam harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu.

Bahkan, sepanjang Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh, hingga Kota Bima di NTB.

"Pemerintah harus sudah benar-benar siap untuk melakukan cuci otak dengan nilai-nilai Pancasila atau deradikalisasi jika memutuskan menerima kepulangan WNI eks kombatan ISIS. Pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, wacana ini mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI eks kombatan ISIS. Artinya, memulangkan 660 eks kombatan ISIS tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.

"Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah karena mereka secara sepihak sudah mencampakkan status WNI-nya. Karenanya, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas jika pemerintah ingin memulangkan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas Bamsoet.

Tonton juga Politikus PKS ini Ingin WNI Eks ISIS Dihukum, Ibu dan Anak Jangan:

[Gambas:Video 20detik]

(mul/ega)