2021, Setiap Kelurahan di Kota Semarang Dapat Anggaran Rp 1 M

Nurcholis Maarif - detikNews
Jumat, 07 Feb 2020 20:10 WIB
Pemkot Semarang
Foto: Dok Pemkot Semarang
Jakarta -

Mulai tahun 2021, setiap kelurahan di Kota Semarang akan mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 1 miliar. Anggaran yang akan dikelola lurah bersama masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan di lingkungan kelurahan, tidak termasuk honor RT, RW, LPMK, dan karang taruna.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan pengalokasian anggaran ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk melaksanakan percepatan pembangunan wilayah sekaligus sebagai bentuk akomodasi terhadap usulan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up).

"Dengan ditentukannya jumlah anggaran yang dikelola, Lurah akan memiliki tambahan titel yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Di mana harus rajin berkeliling untuk membuat program prioritas di lingkungannya serta berkomitmen untuk kreatif dan inovatif sesuai aturan agar membuat wilayahnya maju," ujar Hendi, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Jumat (7/2/2020).

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tugu, Jumat (7/2/202).

Hendi mengatakan, dari jumlah yang digelontorkan bagi tiap-tiap kelurahan itu, sebanyak Rp 100 juta akan dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan kegiatan Posyandu. Sehingga anak-anak di Kota Semarang dapat memiliki asupan gizi yang baik serta terhindar dari ancaman stunting dan kekurangan gizi.

Hendi juga menyampaikan Musrenbang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan kepada Pemkot Semarang mengenai prioritas dan program apa yang perlu dilakukan di wilayah masing-masing.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan Musrenbang ini untuk menyampaikan gagasan, usulan, dan ide guna peningkatan pembangunan di wilayahnya sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

"Beberapa kali saya didatangi oleh warga yang mengadu adanya jalan yang rusak di kampungnya. Lalu saya tanya apakah itu sudah disampaikan saat Musrenbang belum? Ternyata belum semua warga paham akan fungsi dari Musrenbang," ujar Hendi

"Ini PR kita bersama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apapun yang terjadi di lingkungannya harus bisa disampaikan kepada pemerintah agar dapat dilakukan perbaikan baik lewat Musrenbang, Lapor Hendi, medsos, kegiatan jalan sehat, atau disampaikan langsung ke Pak Lurah dan Pak Camat," jelasnya.

Terkait banjir yang beberapa lalu menimpa wilayah Mangkang, menurut Hendi permasalahan utamanya adalah kendala soal lahan yang belum dibebaskan. Namun, saat ini 7 bidang lahan sudah dibebaskan oleh Pemkot Semarang.

Artinya, kata Hendi, di tahun ini pihaknya akan menagih janji ke pemerintah pusat untuk segera dilakukan normalisasi Kali Beringin dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

"Melalui kesepakatan tersebut harapannya normalisasi dapat segera terealisasi sehingga tidak ada lagi cerita tentang tanggul jebol dan banjir di wilayah Mangkang," ucapnya.

Hendi menejelaskan dalam menangani banjir, selama ini Pemkot Semarang telah melakukan normalisasi di sejumlah sungai seperti Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Banger, Kali Babon, dan Kali Asin. Di samping itu juga mengaktifkan 49 pompa berkapasitas 7.500-12.000 liter per detik. Sehingga yang semula di tahun 2011 jumlah wilayah banjir adalah 41% kini berkurang menjadi 13,71%.

"Harapannya di tahun ini wilayah Mangkang sudah mulai tersentuh dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi Kali Beringin," pungkasnya.

Tonton juga video DPRD DKI Jakarta Belajar Penanganan Banjir dari Semarang:

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)