Komisi II DPR setuju dengan rencana Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memangkas birokrasi dana desa. Menurutnya, tindakan itu bisa mengurangi potensi pungutan liar dan tindakan lainnya.
"Itu jauh lebih efektif, efisien, dan potensi untuk tepat sasaran lebih tinggi, lebih tepat sasaran. Kalau melalui kabupaten dulu, masih ada proses lagi pencairannya. Terus potensi 'polusi' antara dicairkan, apa yang disinyalir Menteri Keuangan, saat pencairan ada oknum kabupaten yang meminta jatah. Potensi itu yang mau dipotong," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, saat dihubungi Rabu (5/2/2020).
Saan pun mengaku belum menerima laporan adanya penyelewengan. Namun, potensi penyelewengan menjadi besar jika dana desa harus melalui kabupaten terlebih dahulu.
"Sampai hari ini, secara resmi belum mendapat laporan seperti itu. Bahwa sinyalemen itu ada," kata Saan.
Saan juga mengingatkan agar dana desa digunakan secara tepat oleh kepala desa. Jangan sampai, dana desa digunakan sebagai dana pribadi.
"Pertama, dana desa harus untuk kepentingan masyarakat, jangan dana desa identik dengan kepala desa. Jadi kepala desa gunakan dana desa itu seenaknya tanpa kontrol tanpa transparansi," kata Saan.
