Sikap Jokowi Ogah Pulangkan WNI Eks ISIS Dinilai Sudah Tepat

Audrey Santoso - detikNews
Kamis, 06 Feb 2020 06:41 WIB
Pengadilan Jerman Perintahkan: Temukan dan Bawa Pulang Anak-Anak ISIS
Foto: Getty Images/AFP/D. Souleiman
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju jika warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan ke Tanah Air. Sikap Jokowi dinilai tepat.

"Sebetulnya Pak Jokowi sudah benar. Awalnya saya akan bicara pemerintah jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, dan itu memang harus dianalisa benar mereka ini kucing atau macan. Tapi kalau Pak Jokowi sudah bilang, ya sudahlah, nggak usahlah," kata pengamat terorisme yang juga Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, saat dihubungi detikcom, Rabu (5/2/2020).

Namun menurut Noor Huda, ada hal-hal yang harus diperhitungkan pemerintah dalam mengambil sikap terkait para WNI eks ISIS. Pertama, Indonesia merupakan bagian dari Geneva Convention.

"Kita ini menjadi bagian dari masyarakat dunia yang ada namanya Geneva Convention itu, jadi orang tidak boleh menjadi stateless. Itu gimana, pendekatannya mau gimana, hitung-hitungannya mau gimana itu?," ujar Noor Huda.

Dia mengatakan WNI eks ISIS itu memang telah mengambil sikap, melepaskan kewarganegaraannya dan memilih hijrah ke Suriah. Namun di sana, mereka tinggal di daerah yang tak bertuan dan bukan menjadi warga negara resmi Suriah.

"Di satu sisi, di negara kita ya (WNI) ini sudah melepas warga negaranya. Tapi pada saat bersamaan dia itu adalah, suka nggak suka, pernah jadi WNI walaupun dia menyatakan keluar atau macam-macam, paspornya dibakar," ucap Noor Huda.


"Tapi kenyataannya (WNI yang bergabung dengan ISIS, red) tinggal di wilayah yang di mana no man's land, bukan di wilayah negara resmi Suriah, tapi di negara namanya Rojava. Rojava itu negaranya Kurdi yang dibentuk oleh berbagai macam aliansi." imbuh dia.

Noor Huda menerangkan kondisi yang terjadi di Rojava saat ini tak terlepas dari peristiwa demonstrasi besar-besaran menentang Presiden Suriah, Bashar al-Assad, pada 2011 silam. Eksistensi kelompok Kurdi, lanjut Noor Huda, ditopang Amerika Serikat.

"Jadi 2011, Suriah ada demo besar-besaran melawan Assad, Turki membuka perbatasannya lebar-lebar sehingga semua orang bisa datang dengan harapan Assad jatuh. Kemudian negara-negara yang punya pemahaman suni, dia mengirimkan bantuannya ke pemberontak dengan harapan si Assad jatuh juga. Jadi terjadilah perang berbagai macam kepentingan di regional itu, jadi terjadi proxy," terang Noor Huda.

"Kemudian kan China, Rusia tetap mendukung si Assad. tapi tetap ada kelompok kecil namanya Kurdi, yang sejak awal itu memang selalu ingin bikin negara sendiri. Itu dibantu terutama oleh Amerika, bikinlah negara namanya Rojava," sambung dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3