KPK Bikin Kajian Minta Pemerintah Tentukan Lembaga Gabungkan Taspen-Asabri

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Rabu, 05 Feb 2020 14:51 WIB
KPK
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian tentang rencana penggabungan lembaga jaminan sosial pada 2029. Hasil kajian itu sudah disampaikan ke presiden.

"Dalam perjalanannya ke 2029 ini KPK melakukan kajian dan rasanya serius hasilnya, karena ini bukan soal duitnya, soal kebijakan yang belum berjalan. Pada November 2019 KPK bersurat ke presiden, bilang bahwa 2 hal. Pertama amanat UU 2014 sistem jaminan sosial ini kan bilang 2029 yang ketenagakerjaan kan harus bergabung di lembaga yang ada kriterianya. Kita lihat yang pertama di surat kita ke presiden, kita belum lihat siapa lembaga yang ditunjuk untuk memimpin penggabungan," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2020).

Pahala mengatakan selama ini ada 3 lembaga yang mengurusi jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Taspen, BPJS Ketenagakerjaan dan Asabri yang punya pasar masing-masing. Saat ini lembaga-lembaga tersebut punya landasan sendiri untuk tetap mengurusi jaminan ketenagakerjaan.

"Ternyata tahun 2015 malah ada PP nomor 70 yang menegaskan kalau PNS itu Taspen aja, TNI-Polri Asabri aja, itu ada PP-nya sendiri, dan di bawa ke MA dan benar kata MA. Kalau dia pegang itu terus tidak akan tercapai 2029 penggabungan. Itu yang kita bilang ini harus diselesaikan. Keselarasan hukumnya harus dilihat," ucap Pahala.

Dia mengatakan saat ini juga ada kebingungan di daerah soal lembaga mana yang mengurus jaminan sosial untuk pegawai non ASN. Jumlahnya mencapai 3 juta orang.

"Yang sekarang kita masalahnya dengan Menpan ada 3 juta non ASN, jadi honorer. Itu jadi rebutan antara Taspen dengan BPJS TK, dia bayar preminya ke mana?" kata dia.

KPK menyarankan agar pemerintah segera menunjuk lembaga yang memimpin penggabungan itu. KPK juga mendorong agar road map tentang penggabungan itu segera diselesaikan.

"Kita sarankan itu segera ditunjuk siapa memimpin penggabungan. Kedua segera dibuat road map-nya, yang berikutnya access dari pengelolaan ini ada di tenaga honorer yang 3 juta, itu diambil oleh BPJS TK 2 juta sisanya sama Taspen, tapi buat daerah dia ragu bayarnya ke mana," tutur Pahala.

Simak Video "Selidiki Dugaan Korupsi Asabri, Polisi Tunggu Audit BPK"

[Gambas:Video 20detik]

(abw/dhn)