Pesantren Ngruki Kecam Rencana Penyusupan BIN

Pesantren Ngruki Kecam Rencana Penyusupan BIN

- detikNews
Selasa, 29 Nov 2005 14:27 WIB
Jakarta - Direktur Pesantren Ngruki Ustadz Wahyuddin mengecam keras rencana BIN akan melakukan penyusupan ke organisasi Islam tertentu untuk melumpuhkan jaringan terorisme. Menurut dia, cara itu tidak Islami dan sama sekali tidak akan menyentuh akar persoalan penyebab terjadinya aksi kekerasan atau terorisme."Jika strategi itu benar-benar dilakukan akan terjadi keresahan luar biasa akibat saling mencurigai yang berlebihan. Selain tidak akan menyelesaikan masalah juga justru akan memicu sikap saling bermusuhan antar-sesama. Politik adu domba dan belah bambu seperti itu tidak dikenal dalam Islam," ujar Wahyuddin kepada wartawan di kompleks pesantrennya, Selasa (29/11/2005)."Kalau kita mendasarkannya secara syariah sudah jelas. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat kita dilarang mencari-cari kesalahan dan mempergunjingkan orang lainkarena itu adalah berbuatan dosa. Jadi mencari-cari kesalahan orang itu haram hukumnya. Kalau sudah ketahuan salahnya, baru dipersilakan diproseskesalahannya," lanjut menantu (alm) Abdullah Sungkar tersebut.Wahyuddin lebih lanjut menjelaskan bahwa kunci persoalan penanganan atau pembasmian terorisme di Indonesia adalah penegakan hukum sehingga terciptanyakeadilan bagi seluruh warga negara. Karena seorang muslim, kata dia, dilarang melakukan kezaliman kepada siapa pun namun juga tidak akan rela jika diperlakukan zalim.Pokok persoalan lain yang dinilai Wahyuddin sebagai pemicu terjadinya aksi kekerasan atau terorisme adalah krisis berkepanjangan terutama krisis penegakan hukum yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan yang meluas sehingga menimbulkan frustrasi pada sebagian kalangan."Kalau ingin persoalan kekerasan teratasi, maka pemerintah harus menegakkan hukum dan mengatasi krisis. Itulah apinya. Penyusupan-pernyusupan seperti itu hanya akan memburu asapnya. Tanpa memadamkan apinya nanti akan timbul lagi asap-asap itu. Belum lagi risiko timbulnya kecurigaan dan kekecewaan warga negara terhadap pemerintahnya," demikian Wahyuddin. (asy/)


Berita Terkait