DPR memberikan jawaban atas gugatan uji formil UU KPK pada Mahkamah Konstitusi (MK). DPR berpandangan Agus Rahardjo dan sejumlah mantan pimpinan KPK lain tak memiliki kedudukan hukum menggugat produk DPR itu.
"Bahwa terhadap kedudukan hukum para pemohon perkara 79, yang mendalilkan sebagai mantan pimpinan KPK. DPR RI berpandangan bahwa pada saat permohonan a quo diajukan, para pemohon perkara 79 sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sebagai pimpinan KPK berdasarkan UU KPK," ujar anggota Komisi III DPR yang juga kuasa hukum DPR Arteria Dahlan, dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).
Arteria mengatakan Agus Rahardjo hanya mengkhawatirkan eksistensi lembaga KPK. Namun, status Agus disebut tidak lagi memiliki kaitan atau kepentingan dengan lembaga KPK.
"Bahwa sesungguhnya para pemohon perkara 79 hanya mengkhawatirkan eksistensi lembaga KPK ke depan, sedangkan pada saat ini para pemohon perkara 79 sudah tidak ada lagi kepentingan hukum terhadap lembaga KPK," kata Arteria.
"Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pertautan lagi antara para pemohon dan perkara 79, dengan UU yang diajukan. Terlebih dengan memperhatikan kondisi objektif yang ada belakangan ini," sambungnya.
Simak Video "Pemerintah Jawab 'Dalil Dewas Lemahkan KPK' Saat Sidang MK"
