Wacana Pansus Hak Angket Jiwasraya Dinilai Cuma Unjuk Gigi Oposisi

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Jumat, 31 Jan 2020 05:51 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Gedung MPR/DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI mengusulkan wacana pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya. Bisakah pansus ini terbentuk dan berjalan?

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti wacana pembentukan Pansus Jiwasraya di awal-awal masalah keuangan perusahaan pelat merah itu ramai dibicarakan publik. Menurutnya, masyarakat saat itu berharap banyak kepada parlemen.

"Sehingga ketika kasus Jiwasraya mulai muncul dan bersamaan dengan itu muncul wacana pembentukan Pansus di DPR, kita masih percaya dengan DPR sebagai lembaga pengawas sekalipun kekuatan koalisi pemerintah mendominasi kursi parlemen. Rencana pembentukan pansus itu mesti dibaca dalam konteks itu. Bagaimana DPR tetap mempertahankan fungsi kontrol lembaga sebagai salah satu tugas pokok mereka," kata Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (31/1/2020).

Namun, kata Lucius, masyarakat kecewa terhadap keputusan DPR karena partai-partai yang sebelumnya mengisyaratkan setuju pembentukan pansus malah berakhir menyepakati panja. Suara anggota Dewan, katanya, malah tak nampak galak ketika mayoritas fraksi memutuskan kasus Jiwasraya diproses melalui panja yang kastanya hanya di bawah kendali komisi.

"Ini tentu saja mengecewakan. Antusiasme awal menyambut rencana membentuk pansus berubah jadi pesimisme pada keseriusan DPR untuk mengungkap masalah Jiwasraya. Suara-suara inisiator Pansus pun kian tak jelas. Konsolidasi mereka sangat lemah untuk bisa dianggap sesuatu yang serius oleh DPR sebagai lembaga dan juga oleh publik," sebut dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3