Jawab Kritik BW, Pimpinan KPK: Tuduhan Intervensi Pemeriksaan Itu Konyol

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 30 Jan 2020 16:10 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)

Sebab, ia menginginkan KPK di bawah kepemimpinannya menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel. Ia tak ingin ada anggapan KPK terkesan bekerja sesukanya.

"Karena argumen menegakkan hukum, tidak boleh juga dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Sebagai akhir, ada ungkapan 'terkadang orang nampak lebih pintar daripada apa yang dia ketahui', dan itulah yang namanya kekonyolan," tuturnya.

Sebelumnya, eks Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) mengkritik rencana pimpinan KPK Firli Bahuri cs mengubah sistem pemeriksaan saksi atau tersangka. BW menilai rencana itu berpotensi meruntuhkan independensi KPK.

"Secara perlahan tapi pasti independensi KPK tengah diporak-porandakan dan diruntuhkan sendiri oleh Komisioner KPK. Pimpinan KPK punya potensi akan 'merecoki' proses penyidikan karena 'mengontrol' dengan melibatkan diri pada hal yang sangat teknis di tahapan proses penyidikan," kata BW kepada wartawan, hari ini.

BW menilai pimpinan KPK seharusnya tidak berwenang mengintervensi dan menentukan saksi-saksi yang akan diperiksa dalam penanganan perkara. Terlebih lagi, menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

"Apalagi pasal yang menyatakan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum sudah dihapus di UU Nomor 19 Tahun 2019. Jadi agak absurd, naif, dan konyol jika pimpinan yang bukan penyidik tapi mengatur-ngatur kewenangan penyidik dalam proses penyidikan," ucap BW.

"Cetho welo-welo, sangat jelas sekali, tidak ada satu pun pasal di dalam UU KPK yang secara eksplisit menegaskan adanya pemberian kewenangan pada komisioner KPK untuk terlibat secara teknis dalam menentukan saksi yang diperlukan guna membuktikan kejahatan korupsi," katanya.

Halaman

(ibh/aud)