Jawab Kritik BW, Pimpinan KPK: Tuduhan Intervensi Pemeriksaan Itu Konyol

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 30 Jan 2020 16:10 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjawab tuduhan dianggap melakukan intervensi terhadap proses penyidikan karena akan merubah sistem pemanggilan saksi dan tersangka. Ia menilai tuduhan tersebutlah yang tampak konyol.

"Sebenarnya saya malas membuang energi daya pikir dengan berbalas pantun untuk hal-hal yang tidak perlu. Tudingan intervensi atau campur tangan itulah yang sebenarnya konyol. Karena bagi yang paham, tidak mungkin ada intervensi terhadap tugas pokoknya sendiri," kata Nawawi kepada detikcom, Kamis (30/1/2020).

Nawawi menjelaskan, salah satu tugas pokok pimpinan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nawawi menyebut hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Salah satu tugas pokok pimpinan KPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf e UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 adalah tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi," ucapnya.

"Nah, yang namanya pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, ahli, ataupun tersangka dan lain-lain tindakan hukum seperti itu adalah bagian dari yang namanya proses penyidikan, artinya bagian dari tugas pokok pimpinan," lanjutnya.

Ia juga mengatakan pimpinan KPK hingga kini masih menandatangani berbagai surat penetapan, seperti surat perintah penyidikan (sprindik) hingga surat perintah penahanan. Artinya, kata Nawawi, hal itu menunjukkan pimpinan juga merupakan penyidik dan penuntut umum.

Ia memastikan apa yang dilakukan pimpinan KPK saat ini sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku. "Singkatnya, saya hanya ingin menyatakan, semua yang kami lakukan ada dalam koridor instrumen undang-undang yang memberi kami kewenangan itu," ucap Nawawi.

Selanjutnya
Halaman
1 2