.webp)
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta KPK melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap sistem imigrasi untuk mengusut dugaan kesalahan sistem IT terkait kedatangan Harun Masiku ke Indonesia. KPK menegaskan sejak awal data dari Imigrasi bukan satu-satunya sumber informasi.
"Sejak awal KPK tidak menggunakan informasi imigrasi sebagai satu-satunya sumber informasi. Dan saat ini mereka sedang buat tim untuk menelusuri kesalahan tersebut," kata Plt jubir KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (29/1/2020) malam.
Ali menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan kesalahan terkait simpang siur informasi kedatangan Harun Masiku itu ke Kemenkum HAM. KPK ditegaskan Ali tetap fokus untuk menangkap Harun Masiku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi silakan nanti ditanyakan bagaimana hasilnya. Yang pasti KPK tetap fokus untuk melakukan pencarian terhadap tersangka," ujar dia.
Asfinawati sebelumnya meminta KPK turun tangan mengusut dugaan kesalahan sistem IT di Bandara Soekarno-Hatta yang mengakibatkan kedatangan Harun Masiku ke Indonesia tidak terdeteksi.
"Gini kan argumennya si Imigrasi kan delay sistem, nah kalau yang namanya sistem itu bisa dilakukan yang namanya digital forensic terhadap sistem itu betul nggak ada delay," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat dihubungi, Rabu (28/1).
Asfina meminta KPK melakukan pemeriksaan digital forensic terhadap sistem tersebut. Menurut Asfina, hal itu penting dilakukan oleh KPK untuk memastikan benar-tidaknya ada kesalahan pada sistem tersebut.
"KPK ini juga harus bertindak melakukan digital forensic sistem imigrasi itu sehingga tahu itu alasan delay itu benar atau nggak atau ada yang ngutak-ngatik," sebutnya.
Seperti diketahui, buntut dari kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia itu, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie dicopot dari jabatannya. Pencopotan Ronny diungkapkan Menkum HAM Yasonna Laoly.
"Difungsionalkan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).
Untuk sementara, Sompie akan digantikan Irjen Kemenkum HAM. Penunjukan pelaksana harian (Plh) itu dilakukan pada Selasa (28/1) siang.
