.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan tujuh sekjen partai politik. Pertemuan ini disebut membahas terkait pelaksanaan pemilu serentak hingga dana bantuan parpol.
"Tadi ada pikiran-pikiran dari Pak Mendagri menyambut beberapa gagasan dari kami para sekjen, ialah apakah patut masih dipertahankan sistem pemilu serentak pada hari dan jam yang sama antara pilpres dan pileg," ujar Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso seusai pertemuan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).
Priyo mengatakan, dia bersama 7 sekjen dari partai lain telah memberikan usul terhadap hal tersebut, yaitu agar pemilihan pilpres dan pileg dilakukan secara terpisah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi kita urun rembuk dan Mendagri menyambut positif ialah, kita tadi rata-rata kami bertujuh mengusulkan agar pemilihan serentak untuk pilpres dan pileg untuk ke depan ditiadakan alias dipisah," kata Priyo.
Selain itu, Priyo menyebut pihaknya juga membicarakan terkait ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, ambang batas presiden perlu diturunkan.
"Apakah ke depan itu masih juga dipertahankan dengan ide-ide presidential threshold yang mengangkang demikian besarnya, yang kemarin kita berakibat semua tahu terjadi pembelahan perpolitikan yang sampai sekarang cost sosialnya masih juga dibayar cukup mahal," ujar Priyo.
"Kemungkinan threshold untuk presiden juga diturunkan sedikit, atau kalau perlu ada pikiran tadi Mas Rofiq (Sekjen Perindo) misalnya kalau perlu kenapa nggak dipikirkan 0 persen. Ini kan lemparan-lemparan yang kita coba diskusikan supaya ada pikiran-pikiran jernih untuk itu," sambungnya.
Tidak hanya itu, Priyo menyebut pihaknya juga menyampaikan terkait dana bantuan bagi parpol. Dia mengatakan ketujuh partai yang hadir merasa diperlakukan tidak adil atas dana tersebut.
"Juga tadi ada pikiran tentang, mohon maaf, dana bantuan dari pemerintah. Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," tuturnya.
Diketahui, Tito melakukan pertemuan dengan tujuh sekjen partai politik, yakni PBB, Perindo, PKPI, Garuda, Hanura, Berkarya, dan PSI. Pertemuan Tito dengan tujuh partai yang tak lolos DPR itu berlangsung secara tertutup.
(dwia/gbr)
