Sekda DKI soal Revitalisasi Monas: Kalimat di Keppres, Persetujuan Bukan Izin

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 28 Jan 2020 22:22 WIB
Sekda DKI Saefullah (
Sekda DKI Saefullah (Fida/detikcom)
Jakarta -

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah merasa ada pemahaman berbeda dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka. Karena itu, dia merasa bingung antara 'izin' dan 'persetujuan.'

"Jika ada pembangunan harus ada persetujuan, bukan izin ya. Ini kalimatnya dalam Pasal lima poin B bilangnya begitu, memberikan persetujuan. Ini harus ada perangkatnya sebetulnya ada breakdown dari keppres. Ini belum ada sehingga membingungkan semuanya," ucap Saefullah kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

"Nah begitu, harusnya ini semuanya ada di sini harus mendapatkan persetujuan dari Mensetneg sebagai ketua komisi ini," ujar Saefullah.

Saefullah merasa Pemprov DKI, sebagai pengelola Monas, mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kementneg) saat proses perencanaan revitalisasi.

"Begini, dari awal perencanaan, UPT Monas sebagai penyelenggara sudah bertulis surat gitu loh ke Mensetneg, untuk keterlibatan sebagai tim juri dalam sayembara (desain) dan sudah dibalas surat dari UPT Monas dengan mengirimkan salah satu karyawan untuk menjadi juri sayembara," ucap Saefullah.

Selanjutnya
Halaman
1 2