Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sepakat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg), Pratikno yang meminta revitalisasi Monas dihentikan sementara. Menurut Edi, Gubernur DKI Anies Baswedan harus izin kepada Mensetneg yang jadi Ketua Komisi Pengawas.
"Saya rasa wajar. Karena bukan apa-apa, itu kan pengelolaannya Ketua Pengarah kan Mensetneg. Gubernur seharusnya Sekretaris Pengarah. Harusnya (Anies) ajak ngobrol (Mensetneg) dulu. Baru ditindak lanjut. Ini kan dia langsung ditindaklanjuti," ucap Prasetio Edi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (28/2/2020).
Prasetio mengaku memanggil pihak Pemprov DKI untuk menjelaskan soal izin tersebut. Terutama soal komunikasi antara Pemerintah Provinsi (Pemrpov) dengan pemerintah pusat.
"Kita kan pemerintah, harus nyambung antara pemerintah pusat dan daerah, ini ibu kota negara kalau seperti ini, kenapa Monas dikelilingi pagar itu sebagai ikon Indonesia, bukan hanya Jakarta. Ini saya minta penjelasan eksekutif," kata Prasetio.
Selain soal izin, Prasetio juga akan meminta penjelasan soal konsep revitalisasi. Menurutnya, revitalisasi tidak mencerminkan ruang terbuka hijau.
"Saya lihat, (Monas) itu buat serapan, serapan yang mana ya? Memotong pohon tuh ada aturannya loh. Saya kemarin koordinasi sama LH (Lingkungan Hidup), juga ini nggak betul katanya," kata Prasetio.
Simak Video "Setneg Minta Setop, Revitalisasi Monas Kok Masih Jalan?"
