Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlunya memperbaiki dan memangkas regulasi-regulasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, saat ini Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi.
"Saya memperoleh laporan, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi," kata Jokowi dalam sambutannya di sidang pleno di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
Jokowi mengatakan, karena obesitas regulasi itu, Indonesia kerap terjerat dalam aturan yang dibuat sendiri. Hal itu, menurut dia, menghambat langkah dalam merespons perubahan dunia.
"Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari PP, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda, harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat," tutur dia.
Karena itu, kata dia, pentingnya omnibus law yang saat ini dikebut oleh pemerintah. Jokowi mengatakan dengan omnibus law itu, maka semua undang-undang yang jumlahnya terlalu banyak dapat disederhanakan dan diselaraskan sehingga tak ada lagi peraturan yang tumpang-tindih.
"Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR. Omnibus law memang belum populer di Indonesia tapi telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti AS. Ini adalah sebuah strategi reformasi regulasi. Harapannya, hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, lebih cepat, responsif menghadapi era kompetisi, era kerja saat ini," kata Jokowi.
Capaian 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'aruf:
