Banjir di underpass Kemayoran, Jakarta, menimbulkan cerita perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Saling tunjuk tanggung jawab melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan pihak Istana.
Semua berawal dari hujan yang mengguyur Jakarta sejak Jumat (24/1/2020) pagi hingga siang hari. Ketinggian air sempat mencapai 3,5 meter.
Pemprov DKI Jakarta lalu menyatakan kawasan Kemayoran bukan tanggung jawab mereka. Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Itu di bawah wewenang Sekretariat Negara, pemerintah pusat. Kawasan Kemayoran kan di bawah otoritas Setneg," ujar Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020).
Dudi menjelaskan wilayah bekas bandara itu dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran. Meski demikian, Dudi menyebut Pemprov DKI tetap membantu untuk menyedot air.
"Kawasan Kemayoran kan bekas dulunya bandara kan dikelola oleh PPK Kemayoran, oleh Setneg. Kita bantu, damkar bantu. SDA bantu. Pemadam kebakaran juga ada di tempat. Pompa Kementerian juga ada di situ," katanya.
Pernyataan Dudi membuat Istana bereaksi.
