.webp)
Banjir di underpass Kemayoran, Jakarta, menimbulkan cerita perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Saling tunjuk tanggung jawab melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan pihak Istana.
Semua berawal dari hujan yang mengguyur Jakarta sejak Jumat (24/1/2020) pagi hingga siang hari. Ketinggian air sempat mencapai 3,5 meter.
Pemprov DKI Jakarta lalu menyatakan kawasan Kemayoran bukan tanggung jawab mereka. Itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu di bawah wewenang Sekretariat Negara, pemerintah pusat. Kawasan Kemayoran kan di bawah otoritas Setneg," ujar Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020).
Dudi menjelaskan wilayah bekas bandara itu dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran. Meski demikian, Dudi menyebut Pemprov DKI tetap membantu untuk menyedot air.
"Kawasan Kemayoran kan bekas dulunya bandara kan dikelola oleh PPK Kemayoran, oleh Setneg. Kita bantu, damkar bantu. SDA bantu. Pemadam kebakaran juga ada di tempat. Pompa Kementerian juga ada di situ," katanya.
Pernyataan Dudi membuat Istana bereaksi.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengajak Pemprov DKI duduk bareng mengatasi permasalahan ini. Dia tak setuju dengan cara Dudi yang menurutnya berpolemik di media.
"Saya minta jajaran pejabat pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," ucap Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1).
Heru berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan dibanding harus berpolemik di media. Heru menyebut pembangunan underpass Kemayoran tentunya telah melalui pembahasan antara daerah dan pusat.
Untuk itu, Heru mengajak pemerintah DKI Jakarta duduk bersama membahas masalah tersebut. "Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," ujar Heru.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu angkat bicara. Anies menyatakan kawasan Kemayoran merupakan tanggung jawab Setneg. Namun dia menegaskan pihaknya juga pasti membantu menangani banjir di underpass Kemayoran.
"Jadi begini, kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretariat Negara, tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera," kata Anies kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).
Pernyataan Anies ini kembali direspons Heru. Heru mengkritik Anies dan menegaskan duduk bersama adalah langkah terbaik.
"Jangan hanya karena ada area yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu," ujar Heru.
