Kata Komisi IX DPR soal Fatwa Haram Vape oleh Muhammadiyah

Ibnu Hariyanto, Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 25 Jan 2020 08:08 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (Khadijah Nur Azizah/detikHealth)
Jakarta -

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram untuk e-cigarette (rokok elektronik) atau yang sering disebut vape. Ketua Komisi IX mengatakan setiap lembaga tersebut memiliki hak mengeluarkan analisis masing-masing.

"Ya itu kan hak tiap-tiap lembaga untuk keluarkan analisis masing-masing, pasti Muhammadiyah punya kajian masing-masing dan berbeda juga," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat dihubungi, Jumat (24/1/2020) malam.

Ninik enggan mengomentari lebih jauh perihal fatwa haram vape tersebut. Menurut Ninik, perihal vape ini, Komisi IX cenderung melihatnya dari sisi kesehatan. Ia mengatakan sejauh ini belum ada larangan untuk vape dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Jadi itu kita Komisi IX tidak ada sangkut pautnya dengan fatwa itu. Kalau tentu kalau Komisi IX berdasarkan kesehatan, dari kesehatan seperti apa. Sejauh ini kan belum ada rilis Kementerian Kesehatan seperti apa, ya kita tidak bisa menjustifikasi salah satu benar pasti Muhammadiyah pasti punya variabel sendiri ketika memutuskan itu dan Komisi IX pegangnya dari Kemenkes," ucap Ninik.

"Kita tentu melihatnya dari variabel kesehatan kan. Kita tidak bisa mengatakan itu Komisi IX secara umum, kita sendiri dari Kemenkes tidak akan rilis yang resmi soal bagaimana vape itu. Saya sendiri sejauh Kemenkes oke, tidak mengeluarkan bahaya ya go head. Kita berdasarkan Kemenkes juga," imbuhnya.

Meski demikian, ia tetap menghormati PP Muhammadiyah yang mengeluarkan fatwa haram untuk vape. Ia yakin PP Muhammadiyah punya landasan atau dalil ketika mengeluarkan fatwa tersebut.

"Soal fatwa itu kan urusan Muhammadiyah punya fatwa sendiri, NU punya sendiri, kan variabel sendiri. Mereka lihat dari sisi manfaat, mudaratnya dari dalil yang mana pasti ada landasan sendiri," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2