Jokowi Diminta Bersikap soal Kehadiran Yasonna di Jumpa Pers Tim Hukum PDIP

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 24 Jan 2020 13:51 WIB
Research Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi. (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Research Manager Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi mengkritik kehadiran Menkum HAM Yasonna Laoly saat tim hukum PDIP menggelar konferensi pers terkait kasus Harun Masiku. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera bersikap.

Badiul Hadi menilai kehadiran Yasonna pada saat itu tidak etis, terlebih statusnya yang menjabat menteri.

"Saya kira ini juga secara etik, secara moral, ini juga cacat moral, ini sudah bicara tentang cacat moral. Bagaimana seorang menteri kemudian duduk dan menjadi bagian dari kuasa hukum," kata Badiul dalam diskusi 'Kala OTT Digoreng-goreng: Adakah Orang Kuat Dibaliknya?' di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2020).

Badiul lalu menganggap Yasonna plin-plan lantaran ogah bicara kasus Harun Masiku saat di DPR. Yasonna ketika itu menegaskan dirinya sebagai Menkum HAM, bukan pejabat parpol.

"Beberapa waktu kemudian mengklarifikasi bahwa saya bukan bagian dari kuasa hukum itu, ini kan berubah-ubah. Kalau sudah plin-plan kayak gini masa mau dipertahankan sih? Ini menjadi catatan juga. Kalau kemudian kita mau menarik isu yang lebih besar meskipun nanti pasti disampaikan ini balik-balik kok yang salah Jokowi. Lho iya yang punya menteri dia kok, kan kayak gitu," ujar Badiul.

Badiul meminta Jokowi memberi respons terhadap sikap Yasonna yang berubah-ubah. Menurutnya, tak mungkin Jokowi membiarkan sikap menterinya plin-plan.

"Presiden harus merespons bahwa dengan sikap menteri yang seperti itu bagaimana? Tak mungkin kan kemudian ini dibiarkan ketika menterinya plin-plan kayak gitu terus kemudian presiden membiarkan juga kan tidak etis juga," ucapnya.

Simak Video "Koalisi Antikorupsi: Ada Konfik Kepentingan Yasonna di Kasus Harun Masiku"

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2